DPR mendorong polisi menyeret semua pihak yang terlibat dalam praktik iuran Rp 40 juta di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip. Saya merasa sangat prihatin dan terkejut dengan berita tersebut. Praktik ilegal seperti ini, di mana mahasiswa PPDS Anestesi Undip diminta membayar iuran sebesar Rp 40 juta, tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berdampak fatal dengan menelan korban jiwa. Tindakan ini tidak hanya merugikan mahasiswa dan keluarganya, tetapi juga mencoreng reputasi lembaga pendidikan dan kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya setuju dengan tindakan keras yang diambil oleh DPR untuk menuntut pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Keadilan harus ditegakkan agar tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan dan membahayakan nyawa manusia. Saya berharap agar pihak yang bertanggung jawab segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, perlu dilakukan investigasi mendalam dan transparan untuk mengetahui lebih jauh siapa saja yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Oknum-oknum yang terlibat harus diberikan sanksi yang setimpal sebagai efek jera, agar menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lain yang memiliki niat untuk melakukan hal serupa. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya melaporkan praktik ilegal yang merugikan demi kebaikan bersama. Kepedulian dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan kesejahteraan dan keselamatan publik. Kita sebagai masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih institusi pendidikan dan kesehatan yang terpercaya dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.