Pihak ojek pangkalan (opang) Pasir Imun, Bandung, Jawa Barat, meminta ganti rugi kepada pemerintah dan operator ojol sebesar Rp 10 juta per anggota. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa permintaan kompensasi sebesar Rp 1,35 miliar yang diajukan oleh Opang, Ketua RT di Pasir Impun Bandung, kepada para ojek online jika ingin beroperasi di wilayah tersebut tergolong sebagai tindakan yang tidak proporsional. Meminta kompensasi sebesar itu kepada para pengemudi ojek online hanya untuk dapat beroperasi di daerah tertentu seolah-olah menjadi beban yang sangat besar bagi para pengemudi tersebut, terutama yang mayoritas adalah buruh mikro yang mencari rezeki sehari-hari. Hal tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik permintaan kompensasi tersebut, apakah Opang benar-benar ingin memberikan perlindungan kepada para pengemudi ojek online dari persaingan yang ketat atau justru hanya ingin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Para pengemudi ojek online sebaiknya diberikan akses yang adil dan setara untuk beroperasi di wilayah tersebut tanpa harus membayar kompensasi yang besar. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Opang juga bisa dianggap merugikan masyarakat secara umum karena dapat menghambat kemajuan ekonomi dan akses transportasi di daerah tersebut. Akses transportasi yang mudah dan efisien melalui ojek online sangat membantu mobilitas masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini di mana transportasi umum terbatas. Sebaiknya, penyelesaian masalah ini sebaiknya dilakukan melalui dialog dan negosiasi yang baik antara pihak terkait, tanpa harus melibatkan tuntutan kompensasi yang tidak wajar. Hal ini juga akan mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan di antara masyarakat dalam mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Semoga masalah ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan adil tanpa menimbulkan ketegangan di masyarakat.