Mahkamah Agung memutuskan Mujianto bebas dari hukuman kasasi. Vonis bebas yang diberikan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi konglomerat Medan, Mujiono, tentu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari sudut pandang hukum dan juga moral. Sebagian masyarakat mungkin merasa bahwa putusan MA tersebut adalah bentuk ketidakadilan karena diyakini Mujiono melakukan tindak korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil dalam proses hukum. Sebagai penegak hukum, Mahkamah Agung tentu memiliki pertimbangan yang kuat dalam memberikan putusan bebas kepada Mujiono. Mungkin saja terdapat kekurangan dalam bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga MA memutuskan untuk membebaskan terpidana tersebut. Namun bagi masyarakat awam, keputusan ini bisa menimbulkan keraguan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keputusan bebas terhadap terpidana seperti Mujiono bisa dianggap sebagai langkah mundur. Hal ini dapat membuat oknum-oknum koruptor merasa bahwa mereka bisa lolos dari hukuman jika memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam dunia politik atau bisnis. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu lebih cermat dalam menangani kasus-kasus korupsi agar menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, peran media dan masyarakat dalam mengawasi proses hukum juga sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Keterbukaan informasi dan dukungan publik dapat membantu memperkuat penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam hal ini, sebaiknya Mahkamah Agung memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait alasan dibalik putusan bebas terhadap Mujiono. Hal ini akan membantu mengatasi ketidakpercayaan yang mungkin muncul dari masyarakat terhadap keputusan tersebut. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu demi keadilan bagi semua pihak.