'Ini kan perkampungan daerah Rajek Lor dan Rajek Ngemplak, jadi banyak rumah yang kena,' tuturnya. Saya merasa senang melihat berita tersebut karena menunjukkan pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur. Uang ganti rugi yang diterima oleh warga Sleman yang terkena dampak pembangunan Tol Yogyakarta-Solo, dengan nominal hingga Rp 12 miliar, merupakan bentuk keadilan yang seharusnya diberikan kepada mereka yang terkena dampak langsung. Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur memang seringkali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, dengan adanya pemberian uang ganti rugi yang sebanding dengan nilai properti warga, diharapkan bisa menjadi solusi yang adil bagi mereka. Uang ganti rugi tersebut diharapkan dapat membantu warga dalam memulai kembali kehidupan mereka setelah terdampak pembangunan tol. Selain itu, pemberian uang ganti rugi yang adil juga seharusnya diikuti dengan aspek pendampingan dan pembinaan kepada warga yang menerima kompensasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa uang tersebut dapat digunakan secara bijak dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pemberian kompensasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Meskipun pemberian uang ganti rugi tersebut tampaknya memberikan solusi yang baik, namun masih perlu diingat bahwa kesejahteraan warga tidak hanya ditentukan oleh besarnya uang yang diterima. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap penyediaan infrastruktur sosial dan fasilitas umum bagi warga yang terdampak, untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses terhadap layanan publik yang memadai. Secara keseluruhan, langkah pemberian uang ganti rugi kepada warga yang terdampak pembangunan tol di Sleman ini merupakan langkah positif yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan proses pembebasan lahan serta memberikan pendampingan yang diperlukan kepada warga untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan kompensasi secara finansial, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang layak.