Mereka dilaporkan lantaran diduga terlibat dalam acara deklarasi salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati di Kabupaten Bone, Sulsel. Saya merasa prihatin dengan berita tersebut karena kedua oknum perwira polisi seharusnya memiliki etika dan integritas yang tinggi sebagai pelayan masyarakat. Tindakan mereka yang diduga terlibat dalam kegiatan politik yang melanggar aturan merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi sebagai seorang polisi. Keterlibatan polisi dalam kegiatan politik juga dapat mencoreng citra institusi kepolisian secara umum. Tindakan mereka yang terlibat dalam deklarasi politik dan mengantar salah satu paslon bupati daftar ke KPU menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas aparat kepolisian dalam proses demokrasi. Sebagai penegak hukum, polisi seharusnya menjadi contoh dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi mereka dalam menjalankan tugasnya. Pemecatan kedua oknum perwira polisi tersebut merupakan tindakan yang tepat sebagai bentuk sanksi dan pelajaran bagi aparat kepolisian lainnya agar tidak terlibat dalam aktivitas politik yang melanggar aturan. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan perlu memastikan bahwa setiap anggota kepolisian memahami batas-batas keterlibatan dalam kegiatan politik dan harus tetap netral dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penting bagi institusi kepolisian untuk memberikan pembinaan dan pelatihan mengenai etika dan profesionalisme kepada seluruh anggotanya agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Kepatuhan terhadap kode etik dan netralitas dalam aktivitas politik adalah hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai penegak hukum.