Menurut KPK, terdapat kerugian dari kelemahan atau terjadi fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Berita tentang kerugian BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 20 triliun akibat tindakan fraud merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Fraud atau penipuan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya merugikan BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kontribusinya. KPK telah mengungkapkan bahwa tindakan penipuan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti rumah sakit, dokter, dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Kerugian sebesar Rp 20 triliun ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap kelangsungan program JKN, karena dana yang seharusnya digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat justru digunakan secara tidak benar. Tindakan fraud dalam pelayanan kesehatan bukan hanya melibatkan aspek finansial, tetapi juga menciderai kepercayaan masyarakat terhadap program JKN dan lembaga BPJS Kesehatan. Masyarakat harus percaya bahwa dana yang mereka kontribusikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelaku fraud dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan secara tegas dan tuntas. Pihak yang terlibat dalam penipuan harus dituntut secara hukum dan diberikan sanksi yang tegas agar menjadi pembelajaran bagi pihak lain yang berniat melakukan hal serupa. Selain itu, perlu juga adanya upaya pencegahan fraud dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Sebagai masyarakat, kita juga harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya berkontribusi secara jujur dan bertanggung jawab dalam program JKN. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan dalam pelayanan kesehatan demi menjaga keberlangsungan program JKN dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semoga dengan adanya kasus ini, pihak terkait dapat belajar dan melakukan perbaikan untuk mencegah terjadinya kerugian serupa di masa depan.