UU Kementerian Negara terbaru telah disahkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menetapkan jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Sebagai sebuah negara demokrasi, setiap keputusan perundang-undangan yang diambil haruslah berdasarkan proses yang transparan dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Kementerian Negara yang memberikan kebebasan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membuat kementeriannya tanpa batasan, tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, keputusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas kepada Menteri Prabowo Subianto dalam melakukan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Dengan bebas membentuk kementeriannya, diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan serta memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Selain itu, keputusan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Menteri Prabowo Subianto dalam menjalankan tugasnya. Namun di sisi lain, keputusan tersebut juga memunculkan kekhawatiran terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi dengan memberikan kebebasan tanpa batasan kepada seorang menteri. Kekhawatiran ini muncul karena Tanpa adanya batasan yang jelas, ada potensi bahwa keputusan yang diambil oleh Menteri Prabowo Subianto dapat tidak sesuai dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kebebasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan koordinasi antar kementerian lainnya. Dengan dibentuknya kementerian baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tanpa batasan, perlu dipastikan bahwa kementerian tersebut tidak beroperasi secara mandiri dan tetap berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Koordinasi yang baik antar kementerian sangat penting guna mencegah tumpang tindih dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah . Pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil oleh Menteri Prabowo Subianto juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Kementerian Negara memberikan kebebasan kepada Menteri Prabowo Subianto untuk membentuk kementeriannya tanpa batasan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar kementerian akan menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.