'Tentu saja kemungkinan nantinya akan ada penambahan komisi di DPR RI untuk dapat berfungsi sebagai mitra kementerian-kementerian tersebut,' katanya. Menyikapi rencana penambahan kementerian yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang akan menambah kementerian dari 34 menjadi 36 kementerian, tentu menjadi perhatian kita bersama. Penambahan kementerian harus didukung dengan pertimbangan yang matang, tujuan yang jelas, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Penambahan kementerian seharusnya tidak hanya sebatas pada pertimbangan politik, namun juga mengedepankan kebutuhan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan semakin banyaknya kementerian, diharapkan pemerintah mampu lebih fokus dalam menangani berbagai isu dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, penambahan kementerian juga harus diiringi dengan kajian yang mendalam mengenai anggaran yang dibutuhkan, struktur organisasi yang efisien, serta kemampuan sumber daya manusia yang ada. Kita juga perlu mempertimbangkan dampak dari penambahan kementerian terhadap birokrasi pemerintah, apakah akan semakin kompleks atau justru semakin terarah dan terkendali. Selain itu, pernyataan Ketua DPR, Puan Maharani yang menyebut kemungkinan adanya penambahan komisi di DPR juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penambahan komisi di DPR sebaiknya juga dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan melibatkan banyak pihak, agar fungsi pengawasan dan legislasi DPR tetap dapat berjalan efektif tanpa terkendala oleh penambahan struktur yang berlebihan. Sebagai masyarakat, kita tentu berharap penambahan kementerian dan komisi di DPR tidak hanya menjadi beban tambahan birokrasi, namun benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penambahan kementerian dan komisi di DPR harus senantiasa dijaga, agar tidak menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan lembaga legislatif.