DPR sebenarnya bertugas mengontrol kebijakan pemerintah. Masalahnya, DPR di Indonesia 'giginya ompong' jika sudah menjadi bagian dari kekuasaan, Sebagai sebuah partai politik, tentu PDI-P memiliki hak dan kebijakan untuk menentukan arah dukungannya terhadap pemerintahan manapun. Jika PDI-P memutuskan untuk memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan masuknya ke dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, hal tersebut bisa dilihat sebagai langkah yang memiliki potensi untuk memperkuat stabilitas politik di dalam negeri. Namun, penting untuk dicatat bahwa oposisi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Oposisi memiliki peran yang krusial dalam mengawasi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau terjadinya praktek korupsi. Kehadiran oposisi juga akan membantu mewujudkan bentuk pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam konteks sistem presidensial seperti di Indonesia, keberadaan oposisi juga diperlukan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang terlalu besar di tangan pemerintah. Dengan adanya suara kritik dan kontrol dari pihak oposisi, maka akan lebih menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Meskipun demikian, jika PDI-P benar-benar memutuskan untuk masuk ke dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, hal tersebut juga bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama antarpartai politik dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi Indonesia. Dengan demikian, yang terpenting adalah bagaimana kerjasama antara pemerintah dan oposisi dapat tetap berjalan harmonis demi kepentingan bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan adil.