Pejabat imigrasi kini diizinkan membawa senjata api seiring dengan disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Imigrasi menjadi Undang-Undang (UU) di DPR. Sebagai sebuah keputusan yang kontroversial, penunjukkan bahwa pejabat Imigrasi boleh membawa senjata api harus dipertimbangkan dengan matang. Alasan yang disebutkan tentunya akan membuat keamanan para pejabat Imigrasi menjadi lebih terjamin, terutama di situasi-situasi yang memerlukan tindakan cepat dan tegas. Dengan senjata api, diharapkan para pejabat Imigrasi dapat melindungi diri mereka sendiri serta menjaga keamanan di sekitar mereka dengan lebih efektif. Namun, keputusan ini juga harus disertai dengan berbagai pertimbangan yang matang terkait dengan penggunaan senjata api. Pelatihan yang intensif dan ketat perlu diberikan kepada para pejabat Imigrasi agar mereka mampu menggunakan senjata api dengan bijaksana dan tepat sasaran. Selain itu, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan senjata api oleh pejabat Imigrasi juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait eskalasi kekerasan yang dapat terjadi apabila senjata api digunakan secara sembarangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga agar penunjukkan senjata api kepada pejabat Imigrasi tidak disalahgunakan dan digunakan hanya sebagai bentuk pertahanan diri yang terakhir. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan militer untuk memberikan dukungan dan bimbingan dalam penggunaan senjata api. Hal ini penting agar keputusan ini dapat dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dengan demikian, sementara keputusan untuk memperbolehkan pejabat Imigrasi membawa senjata api memiliki alasan yang dapat dipahami, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah ini diiringi dengan regulasi yang ketat, pelatihan yang memadai, serta pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.