TPNPB-OPM menyebut, selama 19 bulan disandera, Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens tak berhasil dibebaskan TNI dan Polri. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah sangat mengkhawatirkan. Klaim bahwa Pilot Susi Air dibebaskan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menunjukkan bahwa kondisi keamanan di Papua semakin memprihatinkan. Tindakan KKB yang semena-mena tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mengindahkan hukum dan aturan yang berlaku. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan adalah aparat kepolisian dan TNI. Mengklaim bahwa Pilot Susi Air dibebaskan oleh TPNPB menimbulkan pertanyaan besar terhadap kredibilitas dan kewenangan aparat keamanan di Papua. Apakah mereka tidak mampu menangani kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh KKB ataukah mereka terlibat dalam pembebasan tersebut? Selain itu, tindakan KKB Papua yang terus melakukan aksi kriminal seperti penculikan dan pembebasan tahanan akan semakin memperburuk situasi di Papua. Keberadaan kelompok bersenjata tersebut menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan di masyarakat, serta menghambat upaya pemerintah untuk membangun Papua sebagai wilayah yang aman dan sejahtera. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk menindak KKB dan melindungi warga Papua dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Upaya penegakan hukum harus ditingkatkan, baik melalui operasi militer maupun pendekatan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua secara damai. Semua pihak, termasuk masyarakat Papua, harus bersatu untuk melawan terorisme dan separatisme yang mengganggu ketertiban dan perdamaian di wilayah ini. Keselamatan dan keamanan warga Papua harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus-kasus kriminal yang terjadi di daerah tersebut. Penguatan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat sangat diperlukan untuk memberantas kelompok-kelompok bersenjata yang meresahkan tersebut. Semoga penjahat-penjahat di balik kasus ini segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku.