Sufirman membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Ia mempertanyakan apa dasar hukumnya sehingga ia dinyatakan terlibat. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa klaim tidak terlibat dari Rektor UMI Makassar seharusnya tidak serta merta diambil begitu saja tanpa melalui proses hukum yang adil. Sebagai seorang pejabat publik, Rektor UMI Makassar seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan memberikan kerjasama penuh kepada pihak penyelidik untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Pernyataan klaim tidak terlibat dari Rektor UMI Makassar seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Sebaliknya, pihak yang bersangkutan seharusnya tetap kooperatif dan terbuka dalam memberikan keterangan serta bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan tersebut. Selain itu, sebagai seorang Rektor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan anggaran proyek di perguruan tinggi, seharusnya Rektor UMI Makassar memiliki transparansi yang tinggi dalam penggunaan dana tersebut dan dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil terkait dengan penggunaan dana tersebut. Pihak berwenang, baik kepolisian maupun kejaksaan, seharusnya melakukan penyelidikan secara profesional dan menyeluruh terhadap dugaan korupsi yang menimpa Rektor UMI Makassar. Jika memang terbukti terlibat dalam kasus korupsi tersebut, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan yang berlaku. Di tengah maraknya kasus korupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dunia pendidikan, sangat penting bagi kita untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi agar menjadi efek jera bagi orang lain yang memiliki niat untuk menyalahgunakan kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga proses hukum terhadap Rektor UMI Makassar dapat berjalan dengan transparan, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.