Tia Rahmania, anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, akan menggugat putusan mahkamah PDI-P ke PN Jakpus dan melapor ke Bareskrim. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa itu adalah perasaan yang wajar bagi seseorang yang merasa tidak adil karena dipecat dari partai politiknya. Tia Rahmania merasa bahwa dia tidak bersalah dan merasa bahwa dia harus mempertahankan dirinya dengan melaporkan semua kader PDI-P ke Bareskrim. Namun, sebaiknya semua pihak menunggu proses hukum yang sebenarnya dan tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Memperjuangkan haknya adalah hak Tia Rahmania sebagai individu dan warga negara yang memiliki hak untuk mempertahankan dirinya. Namun, kedua belah pihak sebaiknya dapat menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan tanpa melakukan tindakan ekstrem yang dapat merugikan kedua belah pihak. Proses hukum yang adil dan transparan harus dijalankan agar kebenaran dapat terungkap. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa dalam berpolitik haruslah transparan dan jujur serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Jika terbukti ada pelanggaran hukum atau etika dalam partai politik, maka harus ada sanksi yang sesuai dan tindakan yang tegas untuk membersihkan partai politik dari praktik-praktik yang tidak sehat. Saya berharap bahwa semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan dewasa dan tidak memperkeruh suasana. Semua pihak harus mengutamakan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dan yang terpenting, semua pihak harus menghormati proses hukum yang berlaku dan memberikan kerjasama penuh dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung.