Menurut Paman Ridho, Jaelani, sebelum ditemukan mengambang di Kali Bekasi, awalnya keponakannya izin pergi berkemah bersama teman-temannya. Berita tentang kasus remaja tewas di Bekasi yang melibatkan anggota kepolisian tentu saja menarik perhatian banyak pihak. Kasus ini menggugah pertanyaan serius mengenai keselamatan masyarakat, terutama kalangan remaja, serta pendekatan yang diambil aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Kematian seorang remaja di tengah aktivitas sosialnya, seperti nongkrong, seharusnya tidak terjadi dan memunculkan keprihatinan yang mendalam. Salah satu aspek penting dalam berita ini adalah konteks yang menyertainya. Jika benar bahwa keponakan Jaelani ditabrak oleh polisi, hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang prosedur dan respons individu-individu yang terlibat. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil. Penabrakan yang melibatkan aparat penegak hukum dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang seharusnya berfungsi untuk melindungi dan melayani masyarakat. Selain itu, berita seperti ini menyoroti pentingnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam situasi yang memerlukan penilaian dan respon cepat. Tindakan yang sembarangan atau tidak tepat dapat berakibat fatal, dan seharusnya ada sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. Dalam konteks ini, penting bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap prosedur tindakan mereka, agar insiden yang sama tidak terulang lagi. Juga, penting untuk diingat bahwa setiap kehilangan nyawa adalah tragedi, terutama jika melibatkan generasi muda. Keluarga yang ditinggalkan akan merasakan dampak jangka panjang dari tragedi ini. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam penyelidikan kasus ini. Jika ada kesalahan atau pelanggaran dari pihak kepolisian, mereka harus bertanggung jawab dengan cara yang sesuai. Dari perspektif sosial, insiden semacam ini berpotensi memicu ketegangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kepercayaan kembali menjadi sangat penting. Dialog dan kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Hanya dengan mendengarkan dan memahami kekhawatiran masyarakat, institusi kepolisian dapat meraih kepercayaan yang hilang. Tentu saja, kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang pendekatan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis komunitas. Keselamatan publik tidak harus dicapai dengan mengorbankan nyawa individu. Adanya formula yang lebih seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia adalah langkah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan kata lain, insiden tragis ini harus menjadi momentum untuk reformasi yang lebih dalam dalam tubuh kepolisian. Kejadian semacam ini tidak hanya menjadi cacat dalam catatan institusi, tetapi juga memengaruhi kehidupan banyak orang, termasuk keluarga korban dan masyarakat luas. Kita semua berharap agar ke depannya, tindakan serupa tidak terulang lagi dan keadilan dapat ditegakkan untuk semua pihak yang terlibat.