Ketua MPR RI Bamsoet sebut Soeharto layak dipertimbangkan mendapatkan gelar pahlawan nasional Berita mengenai pernyataan Bambang Soesatyo, atau yang akrab dipanggil Bamsoet, yang menyebutkan bahwa Soeharto layak dipertimbangkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, tentu menjadi suatu perbincangan yang cukup kontroversial. Hal ini mencerminkan berbagai sudut pandang masyarakat Indonesia yang masih terbagi mengenai warisan kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. Sebagai Presiden kedua Indonesia, Soeharto memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia, terutama pada era Orde Baru. Namun, di sisi lain, kepemimpinannya juga diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pengekangan terhadap kebebasan politik. Dari perspektif yang mendukung, ada argumen yang menyatakan bahwa pencapaian Soeharto dalam hal pembangunan ekonomi dan stabilitas politik patut dihargai. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan berhasil keluar dari krisis. Banyak proyek infrastruktur yang dibangun saat itu yang masih bermanfaat bagi masyarakat hingga kini. Mereka yang mendukung pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto berpendapat bahwa kontribusinya terhadap negara tidak bisa diabaikan hanya karena kontroversi di seputar masa pemerintahannya. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang menolak ide ini karena ingatan terhadap pelanggaran yang terjadi selama Orde Baru masih sangat kuat. Rezim Soeharto dikenal dengan tindakan represif terhadap suara-suara yang berbeda dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penculikan dan pembunuhan. Mengingat faktor-faktor ini, argumen yang menolak gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto menegaskan bahwa menghargai kontribusinya di bidang ekonomi tidak boleh mengesampingkan aspek kedaulatan dan hak asasi manusia. Pahlawan Nasional seharusnya menjadi sosok yang tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi negara, tetapi juga dijunjung tinggi karena etika dan moral dalam kepemimpinannya. Sebagai sebuah bangsa yang berkomitmen untuk menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, Indonesia perlu meninjau kembali bagaimana kita mendefinisikan sosok pahlawan dalam konteks sejarah kita sendiri. Pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak seharusnya hanya berkaitan dengan pencapaian pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan rekam jejak moral dan etika dari sosok tersebut. Oleh karena itu, wacana ini perlu dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, ahli sejarah, dan penggiat hak asasi manusia agar dapat mengambil kesimpulan yang lebih adil dan bijaksana. Dalam hal ini, penting juga untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat terhadap sejarah dapat berkontribusi pada proses penentuan gelar pahlawan. Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga tentang bagaimana sejarah dipahami dan ditransmisikan kepada generasi mendatang. Seharusnya, kita belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik, di mana semua pihak diperlakukan secara adil dan mendapatkan pengakuan yang layak. Maka, diskusi mengenai Soeharto harusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi masa lalu dan berkomitmen untuk masa depan yang lebih inklusif dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat. Dengan demikian, tanggapan terhadap berita ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara sejarah, politik, dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus terus diperjuangkan. Apapun hasil dari perdebatan ini, yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai bangsa dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.