Calon wali kota medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan. Berita mengenai Ridha, calon wali kota Medan, yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena tidak mencantumkan gelar profesor dalam dokumentasi resmi, mencerminkan sejumlah dinamika yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pertama-tama, penting untuk mencermati bahwa gelar akademik sering kali dianggap sebagai simbol prestasi dan kredibilitas. Di dunia politik, gelar tersebut bisa memberikan nilai lebih bagi seorang calon, yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang mendukung posisi yang ingin dijabat. Namun, perlu dipertanyakan sejauh mana pengaruh gelar akademik terhadap pemilih. Masyarakat sering kali lebih mempertimbangkan rekam jejak, visi misi, dan program kerja calon daripada gelar yang dimiliki. Dalam konteks ini, laporan Ridha terhadap KPU dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk menegaskan identitasnya sebagai seorang akademisi, serta mencoba meningkatkan daya tariknya di mata publik. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan kesan bahwa Ridha lebih mengedepankan simbolisme gelar ketimbang substansi dari kebijakan dan program yang ditawarkannya. Di sisi lain, tindakan melaporkan KPU ke Bawaslu dapat dipandang sebagai upaya untuk membangun keadilan dalam proses pemilihan. Jika memang ada ketentuan yang jelas terkait pencantuman gelar akademik dalam dokumen pemilihan, maka KPU patut dipertanyakan keputusannya. Namun, jika pencantuman gelar tersebut tidak diwajibkan, maka tindakan Ridha bisa dianggap berlebihan dan bukan prioritas di tengah sejumlah isu penting yang dihadapi kota Medan. Dalam konteks politik yang lebih luas, insiden ini menunjukkan bagaimana calon pemimpin terpaksa berfokus pada detail administratif yang mungkin tidak terlalu relevan bagi masyarakat, sementara isu-isu substansial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Hal ini juga mengingatkan kita pada tantangan dalam mendidik dan memberdayakan pemilih untuk lebih kritis terhadap calon dan apa yang mereka tawarkan, alih-alih terjebak pada simbol-simbol atau gelar semata. Secara keseluruhan, berita ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, tetapi juga mengingatkan kita akan perlunya fokus pada substansi dan visi yang ditawarkan oleh para calon. Di tengah kepentingan politik yang saling bersaing, masyarakat perlu lebih peka untuk mengevaluasi calon berdasarkan kepemimpinan dan kebijakan, bukan hanya gelar akademis atau prestasi individu yang mungkin tidak relevan dengan kebutuhan dan aspirasi kolektif.