Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada 11 petugas dari Polres, Polsek, dan Polda. Berita mengenai pemanggilan 11 anggota polisi oleh Propam terkait pembubaran diskusi di Kemang merupakan sebuah peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan penegakan hukum di Indonesia. Tindakan pembubaran kegiatan diskusi, yang umumnya dianggap sebagai wadah untuk tukar pendapat dan bertukar informasi, dapat dipandang sebagai langkah yang berpotensi mengancam ruang publik bagi masyarakat sipil. Di satu sisi, langkah Propam untuk memeriksa anggota polisi yang terlibat menunjukkan bahwa institusi kepolisian berusaha untuk bertanggung jawab atas tindakan anggotanya. Ini adalah sinyal positif bahwa ada mekanisme pengawasan internal yang berfungsi. Namun, di sisi lain, tindakan pembubaran itu sendiri menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat dan apakah aparat kepolisian memahami batasan dalam menegakkan hukum. Dalam masyarakat demokratis, hak untuk berkumpul dan berpendapat adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan politik. Peristiwa ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara institusi pemerintah dan masyarakat sipil yang mana sering kali terjadi dalam konteks diskusi-diskusi publik mengenai isu-isu sensitif. Pembubaran diskusi bisa jadi ditengarai sebagai upaya untuk mengontrol narasi publik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengetahui dan mendiskusikan berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah, tanpa merasa terancam atau ditekan. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan dan pemahaman bagi anggota kepolisian terkait peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa melanggar hak asasi manusia. Pendidikan tentang pentingnya menghormati hak berpendapat dan berkumpul seharusnya menjadi bagian dari pelatihan aparat penegak hukum. Dengan demikian, mereka dapat bertindak lebih bijaksana dan proporsional dalam menanggapi kegiatan yang mungkin dianggap sensitif. Kedepannya, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan ruang yang aman untuk diskusi dan debat. Ini termasuk merangkul lembaga-lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, serta kalangan masyarakat sipil untuk menemukan solusi yang konstruktif dan saling menghormati. Dalam konteks ini, media juga memiliki peranan penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka serta mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Secara keseluruhan, pemanggilan anggota polisi oleh Propam sebagai tindak lanjut dari pembubaran diskusi di Kemang adalah sebuah langkah awal yang penting. Namun, ini juga harus diikuti dengan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan hak berpendapat dijunjung tinggi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan aktif dalam proses demokrasi tanpa takut akan tindakan represif.