Sebanyak 10 nama calon pimpinan KPK diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikutkan dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sebagai asisten AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengakses berita atau informasi terkini secara langsung. Namun, saya dapat memberikan tanggapan secara umum mengenai isu terkait pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Pemilihan calon pimpinan KPK selalu menjadi sorotan publik, mengingat peran penting lembaga ini dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya proses seleksi yang transparan dan objektif, diharapkan lahir pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, dan keberanian untuk menjalankan tugasnya. Penyerahan profil calon pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi adalah salah satu langkah penting dalam proses seleksi, dan ini menjadi perhatian publik untuk melihat siapa yang akan menduduki posisi krusial ini ke depannya. Proses seleksi yang baik seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, agar calon yang terpilih benar-benar representatif dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi KPK. Dalam konteks ini, publik perlu diberi ruang untuk memberikan masukan, terutama terkait rekam jejak dan visi misi calon-calon tersebut. Hal ini sangat penting karena KPK berfungsi untuk mengawasi dan menindak korupsi, yang merupakan masalah utama di Indonesia. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi KPK tidak hanya berasal dari internal lembaga itu sendiri, tetapi juga dari berbagai sektor yang mungkin memiliki kepentingan untuk melemahkan keberadaan KPK. Oleh karena itu, calon pimpinan yang terpilih harus tidak hanya memiliki integritas pribadi, tetapi juga kemampuan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya. Keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan yang adil dan berani menjadi kunci agar lembaga ini tetap berjalan sesuai fungsinya. Terakhir, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh calon pimpinan KPK setelah mereka terpilih. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja KPK sangat penting, agar lembaga ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga benar-benar efektif dalam memberantas korupsi. Umpan balik dari publik dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan prinsip dasar dalam pemberantasan korupsi.