27 pejabat dari PT Angkasa Pura I dan Otoritas Bandara Sultan Hasanuddin telah dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Berita mengenai "Kejati Usut Dugaan Korupsi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar" menyoroti isu penting terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur publik di Indonesia. Dugaan korupsi dalam proyek-proyek besar, seperti pembangunan bandara, sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Dalam konteks ini, langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk melakukan penyelidikan patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih kuat. Korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur sering kali melibatkan kolusi antara pihak-pihak tertentu, termasuk kontraktor, pejabat pemerintah, dan pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan. Proyek bandara, yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan konektivitas dan ekonomi daerah, bisa ternyata justru menambah beban keuangan negara jika ada praktik yang tidak sesuai. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati juga menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum semakin serius dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi, terlepas dari posisi atau jabatan para pelaku. Ini menyiratkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan semua pihak harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi sinyal positif bagi investor dan dunia bisnis, yang melihat komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai faktor penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang sehat. Di sisi lain, publik juga harus diberdayakan untuk turut serta dalam pengawasan. Peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan atau korupsi sangat disarankan. Kesadaran publik terhadap haknya untuk mendapatkan informasi yang transparan juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga integritas proyek-proyek pemerintah yang menggunakan anggaran publik. Kesuksesan penyelidikan ini bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Jika dugaan tersebut terbukti benar, tindakan tegas perlu diambil untuk menegakkan hukum dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Hal ini juga penting agar masyarakat mendapatkan keadilan dan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur dapat benar-benar dipertanggungjawabkan. Berita ini bukan hanya soal satu proyek bandara, tetapi mencerminkan tantangan yang lebih besar di bidang pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan reformasi kebijakan harus berjalan seiring untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih transparan. Kita semua berharap agar proses hukum bisa berjalan dengan adil, dan jika terbukti ada pihak-pihak yang bersalah, mereka harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.