Abcandra Muhammad Akbar Supratman resmi ditunjuk sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Berita tentang penunjukan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai pimpinan MPR RI mungkin menimbulkan berbagai pendapat dan reaksi dari masyarakat, terutama terkait dinamika politik dan nepotisme di Indonesia. Penunjukan ini bisa dilihat sebagai langkah strategis dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam menguatkan posisi di lembaga legislatif. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat mengundang kritik terkait integritas dan prinsip meritokrasi dalam pemilihan pejabat publik. Salah satu aspek yang menarik untuk dicermati adalah perdebatan mengenai kualifikasi dan kompetensi. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apakah penunjukan ini didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai, ataukah hanya karena hubungan keluarga? Dalam sistem demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua posisi kekuasaan diisi oleh individu yang punya kapabilitas, bukan sekadar hubungan darah. Hal ini tidak hanya akan memengaruhi kinerja lembaga, tetapi juga citra publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, dukungan yang diperoleh dari DPD menunjukkan adanya kesepakatan politik yang kuat di antara anggota-anggota lembaga tersebut. Ini menjadi sinyal bahwa ada visi bersama dalam mengatur jalannya pemerintahan dan mewakili kepentingan daerah. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, terutama jika masyarakat merasa bahwa penunjukan ini lebih mengedepankan hubungan pribadi ketimbang meritokrasi. Isu nepotisme dalam politik bukanlah hal baru di Indonesia. Sayangnya, situasi ini sering kali menciptakan persepsi bahwa karir seseorang lebih dipengaruhi oleh posisi orangtua atau kerabatnya daripada kemampuan pribadi. Hal ini dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik serta memperburuk citra pemerintahan di mata rakyat. Masyarakat menginginkan pemimpin yang bisa memberikan contoh baik dan harapan bagi generasi mendatang, bukan sekadar diambil dari garis keturunan. Terlepas dari reaksi yang bermunculan, penting bagi pemerintah dan para pemimpin yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Langkah nyata dalam strategi pembangunan dan pengambilan keputusan yang inklusif dapat menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa penunjukan itu bukan sekadar permainan politik belaka. Dengan begitu, kepercayaan publik bisa perlahan-lahan diperbaiki. Akhirnya, situasi ini mengingatkan kita bahwa ke depan, penting untuk ada ruang yang lebih luas bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarga, untuk terlibat dalam proses politik. Demokrasi yang sehat seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, di mana keahlian dan integritas merupakan faktor utama dalam menentukan siapa yang layak memimpin. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi di mana dukungan politik ternodai oleh persepsi nepotisme yang dapat merusak integritas sistem yang ada.