Haryanti ditetapkan tersangka dalam kasus APD Covid-19, eks pejabat Kemenkes klaim hanya sebagai juru bayar. Berita tentang mantan pejabat Kementerian Kesehatan yang menjadi tersangka dalam kasus pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 menunjukkan bahwa isu korupsi dalam penanganan pandemi masih terus menggema. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama di masa krisis seperti pandemi. Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk pengadaan barang dan jasa kesehatan, setiap alur pengeluaran harus diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan publik. Pernyataan mantan pejabat tersebut yang menyebut dirinya hanya sebagai "juru bayar" menciptakan sebuah narasi yang memunculkan pertanyaan lebih jauh tentang tanggung jawab individu dalam pengadaan barang. Dalam konteks pemerintahan, setiap pejabat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Jika pengadaan APD dilakukan lewat prosedur yang tidak sesuai atau melanggar hukum, maka berpegang pada posisi sebagai "juru bayar" seharusnya tidak menghapus tanggung jawab etik dan hukum yang melekat pada seorang pejabat publik. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berpotensi terganggu jika kasus-kasus seperti ini tidak ditangani dengan tegas. Ketika masyarakat mengetahui bahwa penanganan pandemi, yang seharusnya menjadi prioritas utama, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka rasa keadilan akan tergerus. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan stigma negatif terhadap program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan membuat masyarakat semakin skeptis terhadap kebijakan yang ada. Investigasi yang komprehensif dan transparan dalam kasus ini sangat diperlukan untuk menyelamatkan reputasi lembaga yang terlibat dan mempertahankan integritas sistem pemerintahan. Proses hukum yang adil harus dilakukan, tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan sumber daya publik. Jika tindakan korupsi terjadi, maka langkah-langkah pencegahan perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Sebagai masyarakat, kita juga perlu meningkatkan kesadaran kritis terhadap isu-isu seputar pengadaan barang dan jasa, terutama yang melibatkan dana publik. Pengawasan dari publik sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar penting dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di tengah situasi krisis yang penuh tantangan seperti pandemi Covid-19. Akhirnya, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa upaya melawan korupsi harus dimulai dari binnen, bukan hanya pada tataran hukum, tetapi juga dalam budaya dan pola pikir pejabat publik. Pendidikan dan pelatihan mengenai etika dan integritas dalam pemerintahan perlu terus diupayakan agar setiap individu yang terlibat memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang diemban. Hanya dengan cara ini, kita berharap dapat membangun sistem yang lebih baik, di mana kepentingan masyarakat dapat diutamakan secara nyata.