Pramono Anung menyebut RTH Kalijodo kembali menjadi remang-remang sejak berganti kepemimpinan. Berita mengenai komentar Pramono Anung tentang situasi Kalijodo yang kembali "remang-remang" setelah ganti kepemimpinan menggambarkan isu yang sangat penting dalam konteks urban dan kebijakan publik di Indonesia. Kalijodo, yang terkenal sebagai kawasan prostitusi di Jakarta, sebelumnya telah menjalani program penataan dan revitalisasi. Namun, kembali mencuatnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial pasca-penggantian kepemimpinan menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menegakkan kebijakan dan menjaga stabilitas sosial. Pertama-tama, pernyataan Pramono Anung bisa diartikan sebagai indikator bahwa perubahan kebijakan dan penegakan hukum sering kali bersifat temporer dan bergantung pada komitmen pemimpin yang saat itu menjabat. Saat kepemimpinan baru mengambil alih, sering kali terjadi pergeseran prioritas dalam kebijakan publik, termasuk penanganan wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi sebagai masalah sosial. Hal ini satu sisi menunjukkan fragilitas sistem kebijakan yang ada, di mana keberlangsungan dan konsistensi dalam penegakan hukum menjadi sangat krusial. Lebih jauh lagi, kembali munculnya aktivitas yang seharusnya sudah terhenti di Kalijodo mengindikasikan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi aktif terhadap pengembangan lingkungan sekitar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar peran masyarakat dalam mendukung program-program revitalisasi dan penegakan hukum. Ketika masyarakat tidak terlibat, atau ketika kehadiran aparat keamanan berkurang, kemungkinan munculnya kembali praktik-praktik yang merugikan akan meningkat. Dari sisi kebijakan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum di wilayah-wilayah seperti Kalijodo. Perlu ada strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Program-program sosialisasi yang mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik-praktik tersebut juga penting dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Kemudian, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang sering kali memengaruhi keberadaan lokasi-lokasi seperti Kalijodo. Banyak individu terjebak dalam situasi yang sulit dan terpaksa terlibat dalam aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik, seperti penyediaan alternatif pekerjaan dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang terdampak, juga harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Dengan kata lain, menanggapi isu yang diangkat oleh Pramono Anung tidak semata-mata soal penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan yang hanya berfokus pada tindakan represif tanpa menyediakan solusi yang komprehensif tidak akan membawa perubahan yang berarti. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi antar berbagai sektor agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, situasi di Kalijodo mencerminkan tantangan yang kompleks dalam pembinaan lingkungan urban dan perlunya transformasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menggali cara-cara kreatif dalam mengatasi masalah sosial yang ada.