Sebelum tewas, korban sempat cekcok dengan para pelaku karena korban memaksa ingin mengutip uang parkir di rumah makan milik kedua pelaku. Berita mengenai tewasnya seorang juru parkir (jukir) dalam becak di Medan, yang diduga terjadi karena ketegangan terkait dengan pengutipan uang parkir, menunjukkan kompleksitas masalah sosial yang melibatkan keberadaan jukir dan pelaku usaha di lingkungan tersebut. Ketegangan semacam ini bukanlah hal baru di kota-kota besar, di mana ruang publik sering kali menjadi arena konflik antara berbagai kepentingan. Pertama-tama, kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para jukir dalam menjalankan tugas mereka. Jukir sering kali berada di posisi yang serba sulit; mereka bertanggung jawab untuk mengelola parkir di area publik sambil berhadapan dengan pengemudi yang mungkin tidak puas atau pelaku usaha yang ingin mempertahankan kontrol atas ruang mereka. Dalam konteks ini, pemahaman dan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap jukir dan peran mereka dalam komunitas sangatlah penting. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat, misalnya, dalam bentuk pelatihan, perlindungan hukum, serta sistem pengelolaan parkir yang lebih baik dapat mengurangi risiko konflik di lapangan. Di sisi lain, berita ini juga melukiskan gambaran lebih besar tentang ketidakadilan dan persaingan dalam dunia usaha di kota-kota besar. Pelaku usaha sering merasa terancam oleh kehadiran jukir yang dianggap mengganggu usaha mereka, terutama jika mereka merasa bahwa pengutipan uang parkir oleh jukir tersebut tidak adil atau merugikan usaha mereka. Tanpa adanya dialog yang konstruktif antara jukir dan pelaku usaha, situasi ini bisa memicu ketegangan dan, dalam kasus terburuk, kekerasan. Diperlukan adanya mediasi yang baik dalam setiap perselisihan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Masalah pengelolaan parkir di kota-kota besar juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam hal regulasi dan penegakan hukum. Keberadaan jukir yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi sering menjadi penyebab konflik. Pemerintah perlu memperhatikan aspek ini dengan menertibkan keberadaan jukir dan memberikan pelatihan serta izin resmi agar mereka dapat bekerja dengan aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan akan ada mekanisme yang lebih jelas dan transparan untuk pengelolaan parkir serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai masyarakat, kita juga harus berupaya menciptakan kesadaran dan empati terhadap peran jukir serta pentingnya sistem parkir yang berkelanjutan. Setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan dengan cara yang sah dan aman. Dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan jukir perlu dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, di mana setiap pihak dapat saling menghormati dan memahami. Dalam kesimpulan, insiden tragis yang menimpa jukir dalam berita ini seharusnya menjadi panggilan untuk refleksi dan tindakan. Ketegangan antara jukir dan pelaku usaha adalah isu yang kompleks, namun dengan pendekatan yang inklusif dan kebijakan yang adil, kita bisa menciptakan suasana yang lebih aman bagi semua pihak. Diharapkan, kasus-kasus serupa dapat diminimalisir di masa depan agar tidak ada lagi korban jatuh akibat ketegangan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog.