Hasto menyebut bakal ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilkada Sumut. Berita mengenai pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan kemungkinan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Sumatera Utara menjadi perhatian penting dalam konteks politik Indonesia. Isu ini menyoroti kekhawatiran terkait integritas proses demokrasi di tingkat regional, yang merupakan bagian vital dari kehidupan berpolitik di Indonesia. Ketika seorang tokoh politik menyampaikan pernyataan seperti ini, hal itu dapat menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk skeptisisme, kecemasan, atau bahkan dukungan terhadap langkah-langkah pencegahan kecurangan. Kecurangan dalam pemilu bukanlah isu baru di Indonesia. Sejarah pemilu menunjukkan bahwa terdapat berbagai celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengubah hasil pilihan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu. Jika pernyataan Hasto berdasar pada pengamatan nyata atau data yang akurat, maka hal ini menjadi panggilan bagi semua pihak untuk lebih waspada dan menjalankan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemilu, termasuk dalam Pilkada Sumut. Akan tetapi, pernyataan semacam ini juga bisa berisiko memicu polarisasi atau ketegangan di masyarakat. Jika tidak diimbangi dengan bukti konkret atau langkah-langkah yang jelas, bisa jadi masyarakat menjadi lebih skeptis dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penting bagi Hasto dan pihak yang berwenang untuk menyampaikan data atau bukti yang mendukung klaim tersebut, serta mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam menjaga keadilan pemilu. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana instansi terkait, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), merespons isu ini. Keterlibatan mereka dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk meredam potensi kecurangan. Penanganan yang proaktif dari kedua lembaga ini juga dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Terakhir, semua pihak harus menyadari bahwa pemilihan kepala daerah adalah sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendaknya. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen masyarakat—baik itu politikus, lembaga pemerintah, maupun masyarakat luas—untuk bekerja sama demi menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Setiap suara harus dihargai, dan setiap bentuk kecurangan harus diberantas demi generasi yang lebih baik. Jangan sampai, ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi yang seharusnya menjadi pilar utama bangsa ini justru menggerogoti kekuatan sistem pemerintahan yang telah dibangun dengan susah payah.