Proyek pembangunan perumahan mewah di kawasan Bandung Utara Lembang, Bandung Barat, Pramestha Mountain City, mangkrak Berita mengenai proyek perumahan mewah di Dago yang mangkrak dan merugikan konsumen hingga Rp 1 triliun adalah sebuah warta yang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi masyarakat yang telah menginvestasikan uang mereka dengan harapan mendapatkan hunian yang layak. Kasus seperti ini bukan hanya mencerminkan masalah dalam pengelolaan proyek perumahan, tetapi juga menunjukkan kurangnya perlindungan bagi konsumen dalam sektor properti. Dago sebagai salah satu kawasan yang terkenal dengan keindahan alam dan lokasinya yang strategis, seharusnya menjadi area yang berkembang pesat. Namun, dengan adanya proyek yang tidak berjalan sesuai rencana, hal ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak negatif pada citra kawasan tersebut. Ketidakpastian ini dapat menjadikan potensi investasi di Dago menjadi terpukul, sehingga memengaruhi ekonomi lokal. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah bagaimana pengawasan dan regulasi dari pihak berwenang terhadap proyek-proyek properti. Banyaknya laporan tentang proyek yang terhenti atau mangkrak menunjukkan adanya celah dalam pengaturan dan pengawasan. Hal ini menandakan perlunya evaluasi ulang terhadap peraturan yang ada dan penguatan mekanisme untuk melindungi para konsumen serta memastikan developer bertanggung jawab. Di sisi lain, konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam memilih proyek perumahan. Mereka seharusnya melakukan riset mendalam, termasuk mengevaluasi rekam jejak developer dan memastikan segala dokumen serta perizinan telah sesuai. Edukasi mengenai hak-hak konsumen juga sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi yang berisiko tinggi. Tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab pada proyek mangkrak ini juga merupakan langkah yang penting. Harapannya, dengan adanya sanksi atau penalti, para developer akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan proyek mereka dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada konsumen. Ini juga menjadi momen bagi pemerintah maupun asosiasi pengembang untuk meningkatkan kolaborasi dalam menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Secara keseluruhan, kejadian seperti ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor properti. Konsumen, pengembang, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan investasi dapat berjalan dengan baik. Ke depan, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, sehingga dunia properti dapat menjadi lebih berkelanjutan dan dapat diandalkan.