DPD PDI-P Sumut angkat bicara terkait perselisihan yang terjadi antara Masinton Pasaribu calon bupati Tapanuli Tengah dengan Camelia. Berita mengenai teguran Masinton hingga berujung pada laporan dugaan penganiayaan terhadap Camelia menyoroti beberapa isu penting dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia. Situasi ini menunjukkan bagaimana konflik interpersonal dalam ranah publik dapat memicu reaksi yang lebih luas, terutama di era media sosial di mana informasi tersebar dengan cepat dan dapat memicu berbagai opini dalam waktu singkat. Pertama, dari sisi etika dan tanggung jawab publik, tindakan Masinton untuk menegur Camelia menunjukkan bahwa ada norma-norma tertentu yang diharapkan diikuti oleh para wakil rakyat. Teguran ini, jika berlandaskan pada tujuan untuk memperbaiki perilaku atau tindakan yang dianggap tidak sesuai, bisa dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap reputasi institusi. Namun, jika teguran tersebut disampaikan dengan cara yang tidak tepat atau mengandung unsur kekerasan, hal ini tentu akan menjadi masalah yang lebih besar. Kedua, laporan dugaan penganiayaan yang muncul dari situasi ini menunjukkan betapa rentannya hubungan di dunia politik. Perseteruan semacam ini menggambarkan adanya ketegangan di antara para politisi yang seharusnya berkolaborasi untuk kepentingan bersama. Sifat politik Indonesia yang sering kali diwarnai oleh konflik dan pertikaian bisa menciptakan ketidakstabilan yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, baik secara hukum maupun sosial. Selain itu, peristiwa ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menilai informasi yang beredar. Dalam konteks digital saat ini, banyaknya informasi yang tidak terverifikasi dapat membuat situasi semakin membingungkan dan memicu berita bohong atau hoaks. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki keterampilan literasi media yang kuat untuk mampu memilah mana berita yang valid dan mana yang tidak. Terakhir, kejadian semacam ini menjadi pengingat penting akan perlunya dialog terbuka dan respek dalam berkomunikasi antar individu, terutama di kalangan publik figur. Komunikasi yang baik dapat mencegah konflik dan salah paham yang bisa merugikan semua pihak. Upaya untuk membangun jembatan komunikasi yang konstruktif seharusnya menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan positif. Simpulan dari kejadian ini adalah pentingnya introspeksi bagi semua pihak yang terlibat, untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan institusi yang mereka wakili. Dengan demikian, kita bisa berharap untuk melihat perkembangan yang lebih baik dalam dinamika politik di Indonesia.