Kabar mengenai Presiden Jokowi yang kemungkinan tidak mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pelantikan menjadi sorotan pembaca. Berita tentang kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mendampingi Prabowo Subianto saat pelantikan menunjukkan dinamika politik yang cukup menarik dalam konteks pemilihan presiden dan kekuasaan di Indonesia. Ketidakdampingan Jokowi ini bisa jadi mencerminkan pergeseran dalam hubungan antara dua pemimpin politik yang pernah berkompetisi dan kemudian berkolaborasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk strategi politik masing-masing pihak menjelang pelantikan. Dilihat dari sudut pandang sejarah politik Indonesia, Jokowi dan Prabowo memiliki perjalanan yang penuh warna. Dua tokoh ini pernah bersaing ketat dalam pemilihan presiden dan kemudian menemukan titik temu dalam koalisi. Namun, jika Jokowi tidak mendampingi Prabowo, mungkin ada sinyal yang ingin disampaikan, baik kepada publik maupun kepada elite politik di dalam negeri. Lebih dari sekadar simbolis, ketidakhadiran ini bisa memiliki implikasi lebih luas terkait dengan kebijakan dan arah pemerintahan ke depan. Selain itu, berita mengenai penangkapan tangan operasi (OTT) oleh KPK di Pemprov Kalimantan Selatan menambah kompleksitas situasi. Kasus korupsi selalu menjadi perhatian utama setiap pemerintahan, dan langkah KPK dalam menangkap para pelanggar hukum menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Dalam konteks ini, kehadiran atau ketidakhadiran presiden pada acara-acara penting politik dapat berpengaruh pada citra pemerintahan saat berhadapan dengan masalah integritas dan transparansi. Kehadiran proritas pada agenda-agenda anti korupsi juga bisa menjadi indikator bagaimana pemerintah akan beroperasi di bawah kepemimpinan baru. Jika KPK menunjukkan kinerja yang kuat, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan menciptakan iklim politik yang lebih sehat bagi investasi dan partisipasi masyarakat. Namun, jika ada penyimpangan atau ketidakharmonisan antara kebijakan yang diambil dan praktik di lapangan, kepercayaan publik bisa mengalami penurunan yang signifikan. Dalam politik, terutama di Indonesia, simbolisme juga sangat penting. Ketidakhadiran Jokowi bisa jadi dianggap sebagai sinyal bahwa dukungan politik tidak lagi secara otomatis diberikan atau bahwa ada pergeseran dalam koalisi politik. Partai-partai lainnya mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi mereka menjelang pemilu mendatang. Sementara itu, Prabowo sebagai pemimpin baru yang didukung oleh berbagai elemen bisa menghadapi tantangan untuk mengonsolidasikan dukungan jika tidak ada sinergi yang jelas dengan pemimpin yang ada saat ini. Sebagai penutup, dinamika politik seperti ini selalu memerlukan pemantauan yang seksama, karena setiap langkah dapat memberikan dampak yang luas terhadap arah kebijakan nasional dan stabilitas politik di Indonesia. Baik Jokowi maupun Prabowo memiliki pengaruh besar yang masing-masing dapat menentukan jalannya pemerintahan di masa depan. Penyelesaian masalah korupsi dan dukungan terhadap pemimpin baru akan sangat ditentukan oleh kemampuan kedua tokoh ini untuk bekerja sama dan menjaga kepercayaan publik.