Ketua Harian Gerindra, Dasco mengonfirmasi jumlah kementerian ada sekitar 46. Dia pun sebut Prabowo ikut langsung menyeleksi para calon menteri Berita mengenai kabinet Prabowo dengan sekitar 46 kementerian dan beberapa kebijakan yang akan diterapkan, termasuk seleksi ketat dan larangan bagi menteri untuk mencari keuntungan personal dari anggaran belanja negara (APBN), menciptakan dinamika menarik dalam lanskap politik dan pemerintahan Indonesia. Langkah ini menunjukkan niat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang selama ini menjadi masalah di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika sebuah kabinet dibentuk dengan jumlah kementerian yang relatif banyak, bisa jadi terdapat potensi untuk menciptakan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Koordinasi antar kementerian menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi, dan kebijakan yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kementerian memiliki fokus yang jelas dan peran yang spesifik agar tidak mengganggu efektivitas pemerintahan. Kebijakan larangan menteri mencari keuntungan dari APBN mencerminkan komitmen untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, akan sangat penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang efektif agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan. Pengawasan yang baik dapat mencegah tindakan korupsi dan menjaga integritas pejabat publik. Selain itu, publik memiliki peran penting dalam menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Di sisi lain, penetapan seleksi yang ketat bagi calon menteri dapat menjadi langkah positif untuk memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar berkompeten dan memiliki integritas yang terpilih. Dengan latar belakang yang terbukti, diharapkan menteri-menteri ini dapat membawa perubahan dan inovasi yang diperlukan dalam pengelolaan negara. Ini juga menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memilih pemimpin yang mampu mengemban tanggung jawab besar. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah baru ini tidaklah sedikit. Harapan rakyat yang tinggi sering kali menemui realita yang sulit tercapai. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Di samping itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga bisa terbentuk semacam 'checks and balances' dari berbagai pihak. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh kabinet Prabowo, dengan fokus pada seleksi yang ketat dan larangan penggunaan APBN untuk kepentingan pribadi, bisa menjadi momentum yang baik bagi reformasi birokrasi. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan komitmen semua pihak untuk menjaga integritas serta transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat berharap agar langkah-langkah ini dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan negara secara keseluruhan.