Doif terus melawan proyek geothermal di Padarincang setelah mengamati proyek geothermal di wilayah lain membuat kerusakan di ekologi warga. Berita dengan judul "Jangankan di Banten, Kami Menolak Geothermal di Mana Pun" menunjukkan adanya penolakan yang signifikan terhadap proyek geothermal di Indonesia, khususnya di Banten. Penolakan semacam ini seringkali berasal dari kekhawatiran masyarakat lokal tentang dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari eksplorasi dan eksploitasi sumber energi geothermal. Masyarakat rentan terhadap perubahan yang dapat mengancam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk potensi penggusuran, pencemaran, dan dampak pada sumber daya air. Sektor energi terbarukan, termasuk geothermal, sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap proyek energi, meskipun seharusnya ramah lingkungan, dapat membawa dampak tertentu. Oleh karena itu, penolakan yang vokal dari masyarakat bisa jadi merupakan indikasi bahwa ada ketidakpuasan terhadap proses konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan yang terlibat, serta ketidakpastian tentang potensi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk melakukan dialog yang lebih terbuka dan partisipatif dengan masyarakat. Mereka perlu melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan proyek, memberikan informasi yang jelas tentang manfaat dan risiko, serta mendengarkan kekhawatiran yang ada. Hanya dengan cara ini, mereka dapat membangun kepercayaan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Masyarakat tidak ingin merasa seperti kehilangan kendali atas tanah dan sumber daya yang telah mereka huni dan kelola selama bertahun-tahun. Selain itu, penolakan ini juga mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pengembangan energi terbarukan. Alih-alih hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya geothermal, perlu ada perencanaan yang lebih komprehensif yang memperhatikan kebutuhan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan perkembangan ekonomi masyarakat. Ini termasuk mempertimbangkan alternatif energi lain yang mungkin lebih sesuai untuk kondisi spesifik suatu daerah, serta melakukan studi dampak lingkungan yang lebih mendalam sebelum melanjutkan proyek. Menghadapi ketidakpastian dan penolakan dari masyarakat, penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk mendengarkan dan beradaptasi. Dialog yang terbuka bisa menciptakan ruang untuk menemukan jalan tengah, dan mengidentifikasi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hanya dengan langkah-langkah kolaboratif seperti ini, kita bisa berharap untuk menciptakan sistem energi yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga menghormati hak dan aspirasi masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik mereka dalam pengembangan energi terbarukan. Ini termasuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek. Dengan komitmen yang kuat untuk menghormati aspirasi masyarakat dan melestarikan lingkungan, kita bisa mencapai transisi energi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Penolakan dari masyarakat sejatinya adalah tanda bahwa mereka ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, yang harus dipahami dan dihormati oleh semua pihak.