Delapan partai pengusung mengusulkan istri mendiang Benny Laos, Sherly Tjoanda, menggantikan posisi Benny pada Pilkada Malut 2024. Berita mengenai Sherly Tjoanda yang diusulkan untuk menggantikan suaminya, Benny Laos, sebagai calon gubernur Maluku Utara (Malut) 2024, menyoroti dinamika politik yang sering kali melibatkan keluarga dalam perebutan jabatan publik. Hal ini tidak hanya mencerminkan kenyataan politik di Indonesia, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang representasi dan keberlanjutan kepemimpinan. Pertama, keputusan untuk mengusulkan Sherly Tjoanda sebagai Cagub bisa dilihat sebagai langkah strategis dari partai politik yang mendukungnya. Dalam banyak kasus, pewarisan kursi kepemimpinan dari suami ke istri atau anggota keluarganya merupakan praktik yang cukup umum dalam banyak daerah. Ini menunjukkan bahwa institusi politik kerapkali diwarnai oleh hubungan personal dan keluarga, yang dalam konteks ini dapat menjadi tantangan bagi demokrasi yang inklusif. Ketersediaan calon dari politikus perempuan dapat dikatakan sebagai satu langkah ke arah peningkatan peran perempuan dalam politik, meskipun tindakan tersebut tidak lepas dari nuansa nepotisme. Kedua, tanggapan publik terhadap pengusulan ini tentu akan bervariasi. Beberapa pihak mungkin melihat ini sebagai peluang bagi Sherly untuk membuktikan kemampuannya dan membawa visi baru untuk Malut. Namun, ada juga yang melihat bahwa pemilihan berdasarkan hubungan keluarga dapat mengurangi peluang bagi calon lain yang mungkin memiliki kualifikasi yang lebih baik tetapi tidak memiliki koneksi yang sama. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah Sherly memiliki rekam jejak yang cukup kuat dalam politik dan pelayanan publik untuk layak menjabat sebagai gubernur. Selanjutnya, pengusulan ini juga menyoroti pentingnya mekanisme pencalonan dan pemilihan umum yang transparan dan adil. Masyarakat perlu menuntut agar proses pemilihan tidak sekadar menjadi arena pergantian posisi di antara orang-orang yang dekat satu sama lain, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemimpin yang benar-benar mumpuni dan memiliki visi untuk masa depan daerah. Rakyat Malut berhak mendapatkan pemimpin yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan bukan sekadar melanjutkan warisan jabatan. Di sisi lain, keberadaan calon perempuan dalam politik, seperti Sherly, juga bisa menjadi inspirasi bagi wanita lainnya untuk terjun ke dalam dunia politik dan aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mendorong keterlibatan perempuan dalam politik adalah langkah penting menuju kesetaraan gender dan pembangunan sosial yang lebih baik. Namun, hal ini harus dilakukan dengan cara yang lebih terencana dan berlandaskan pada kompetensi, bukan hanya pada hubungan keluarga. Dengan demikian, arah politik di Maluku Utara ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat merespons isu ini dan sejauh mana mereka mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilihan. Mungkin ini saatnya bagi masyarakat untuk mengeksplorasi dan memberikan dukungan kepada calon yang tidak hanya mengenal cara berpolitik, tetapi juga memiliki integritas, visi, dan komitmen untuk kemajuan daerah. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan demokratis.