Pada Kabinet Prabowo-Gibran nanti, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua kementerian untuk fokus pada hukum dan keamanan. Berita mengenai rencana pemecahan Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Hukum dan HAM serta Kemenko Politik dan Keamanan adalah isu yang menarik dalam konteks pemerintahan Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kabinet dalam menangani isu-isu yang kompleks dan beragam. Yusril Ihza Mahendra, sebagai seorang ahli hukum dan politik, memberikan pandangannya yang tentunya memiliki bobot dan pertimbangan yang mendalam berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Pemecahan kementerian ini tentunya bertujuan untuk memberikan fokus yang lebih spesifik pada dua bidang penting yang dihadapi oleh negara. Dengan dua kementerian yang terpisah, diharapkan masing-masing kementerian dapat lebih konsentrasi dalam menangani isu-isu terkait hukum, HAM, serta politik dan keamanan yang sering kali sangat dinamis. Hal ini juga bisa jadi langkah untuk memperbaiki kinerja pemerintah, mengingat selama ini tuduhan lemahnya koordinasi di antara kementerian-kementerian dalam pelaksanaan kebijakan sering kali terdengar. Di sisi lain, pemecahan kementerian ini juga harus diimbangi dengan penegasan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara Kemenko Hukum dan HAM dengan Kemenko Politik dan Keamanan, perlu ada pembagian fungsi yang tegas. Misalnya, Kemenko Hukum dan HAM harus lebih fokus pada penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan isu-isu legal, sedangkan Kemenko Politik dan Keamanan harus dapat menangani berbagai tantangan dalam politik domestik serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Keberhasilan pemecahan kementerian ini juga sangat bergantung pada pemilihan figur-figur yang tepat untuk memimpin masing-masing kementerian tersebut. Pemimpin yang kompeten dan memiliki pengalaman di bidangnya akan sangat menentukan sejauh mana kementerian-kementerian tersebut dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain itu, dukungan dari sumber daya manusia yang baik dan dukungan anggaran yang memadai juga merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, perubahan kebijakan semacam ini sering kali juga menghadapi tantangan. Respon dari masyarakat dan pemangku kepentingan juga perlu diperhatikan. Masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap perubahan ini, terutama jika sebelumnya sudah ada anggapan bahwa kementerian yang ada tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang baik, menjelaskan tujuan dari pemecahan ini dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik. Secara keseluruhan, langkah ini bisa dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki struktur pemerintahan. Dengan adanya pemisahan ini, pemerintah diharapkan dapat lebih responsif terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat. Namun, seperti biasa, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan sangat tergantung pada bagaimana pelaksanaannya di lapangan dan sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan rencana ini menjadi aksi nyata yang berdampak positif.