Kuasa Hukum Korban, Adi Febrianto Sudrajat mempertanyakan kejelasan kasus yang menjerat RK, oknum anggota DPRD Depok. Berita tentang dugaan pencabulan yang melibatkan anggota DPRD Depok terhadap anak di bawah umur tentunya mengangkat banyak pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut figur publik yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung bagi masyarakat. Kasus-kasus seperti ini sering kali memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif dan institusi pemerintah pada umumnya. Dalam konteks hukum, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sangatlah serius. Anak-anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ketidakjelasan dalam penanganan kasus seperti ini bisa membawa dampak negatif, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat yang mengharapkan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Proses hukum yang lambat atau tidak transparan bisa memicu kemarahan publik dan menciptakan persepsi negatif terhadap sistem peradilan. Penting bagi pihak berwenang, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk segera melakukan investigasi yang komprehensif dan transparan. Penjelasan yang jelas kepada publik mengenai perkembangan kasus ini dapat memberikan kepercayaan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, khususnya ketika melibatkan pejabat publik. Selain itu, media juga berperan besar dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik terhadap korban maupun terduga pelaku. Dari sisi pencegahan, kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan tentang perlindungan anak. Masyarakat, terutama orang tua dan pengasuh, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana melindungi anak-anak mereka dari tindakan pencabulan. Pendidikan tentang batasan pribadi dan hak anak harus dimulai sejak dini agar anak-anak memiliki pemahaman yang cukup tentang perlindungan diri. Dalam jangka panjang, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih tegas dan efektif untuk menangani kasus-kasus pencabulan. Hal ini bisa meliputi peningkatan sanksi bagi pelaku, memperkuat kerjasama antara institusi hukum dan lembaga sosial, serta meningkatkan pengawasan terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi anak. Secara keseluruhan, kasus dugaan pencabulan yang melibatkan anggota DPRD Depok ini harus ditangani dengan serius dan seksama. Kejelasan dalam penyelidikan dan penegakan hukum akan menentukan apakah masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan pada institusi yang seharusnya melindungi mereka. Kejadian seperti ini merupakan pengingat penting tentang tanggung jawab semua pihak dalam melindungi hak anak dan menjunjung tinggi keadilan.