Presenter Kompas TV Ni Luh Puspa turut menghadiri pembekalan calon wamen Prabowo. Ni Luh sebelumnya tak terlihat dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Berita mengenai Ni Luh Puspa, presenter Kompas TV yang tidak dipanggil ke Kertanegara tetapi mengikuti pembekalan calon wakil menteri di Hambalang, menarik untuk dianalisis dari berbagai perspektif. Pertama, situasi ini mencerminkan dinamika yang terjadi di dalam lingkup pemerintahan dan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya di lingkungan politik Indonesia. Pembekalan calon wakil menteri biasanya merupakan langkah penting dalam persiapan seseorang untuk menjalankan tugas di posisi strategis. Namun, kehadiran Ni Luh Puspa dalam pembekalan ini, terlepas dari ketidakhadirannya di Kertanegara, menunjukkan bahwa ada proses seleksi dan penentuan yang cukup kompleks dalam penentuan siapa yang mendapatkan posisi tersebut. Kedua, hal ini juga menyoroti pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam dunia politik. Ni Luh Puspa, sebagai seorang presenter yang sudah memiliki jam terbang tinggi di media, menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi dan pemahaman tentang isu-isu publik dapat menjadi aset berharga dalam posisi pemerintahan. Dengan latar belakang media, dia mungkin membawa perspektif yang berbeda yang dapat memperkaya pengambilan keputusan di tingkat pemerintah. Namun, perlu juga diperhatikan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan calon wakil menteri. Mengapa Ni Luh Puspa tidak dipanggil untuk pembicaraan lebih lanjut di Kertanegara meskipun memiliki potensi? Ini menunjukkan bahwa ada sistem dan mekanisme yang mungkin perlu direvisi agar lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai kandidat yang berkualitas. Tentu saja, ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih terbuka mengenai proses seleksi dan kriteria yang digunakan untuk memilih calon-calon dalam posisi strategis. Selanjutnya, situasi ini juga bisa memicu diskusi tentang gender dalam politik. Ni Luh Puspa, sebagai wanita, mencerminkan potensi perempuan dalam berkiprah di dunia politik Indonesia yang hingga kini masih didominasi oleh kaum pria. Mendorong lebih banyak wanita untuk mengambil peran dalam posisi pemerintahan dapat meningkatkan representasi dan keberagaman perspektif dalam pengambilan kebijakan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keputusan yang lebih holistik dan inklusif. Secara keseluruhan, berita ini memberi gambaran tentang tantangan dan peluang dalam dunia politik Indonesia saat ini. Hal ini menekankan perlunya reformasi dalam proses pencalonan dan seleksi untuk memastikan bahwa individu-individu dengan kapasitas dan kompetensi terbaik mendapatkan posisi yang tepat. Selain itu, ini juga menjadi pengingat bahwa lebih banyak kerja sama antara sektor publik dan media sangat penting untuk menciptakan sinergi positif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.