Jokowi membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Perpres Nomor 122 Tahun 2024 Berita mengenai pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Polri oleh Presiden Jokowi merupakan langkah yang signifikan dalam upaya memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Korupsi adalah masalah yang mengakar di banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan membentuk korps khusus di dalam institusi kepolisian dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi secara lebih agresif dan terfokus. Salah satu keuntungan dari pembentukan korps ini adalah adanya spesialisasi dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Dengan mengintegrasikan penegakan hukum dalam satu wadah yang terorganisir, diharapkan para anggota dapat dilatih secara khusus dan terfokus dalam menghadapi berbagai modus korupsi. Hal ini juga memungkinkan adanya pertukaran informasi yang lebih baik dan kerja sama antar lembaga dalam menyelidiki dan menuntut pelaku korupsi. Namun, tantangan utama yang mungkin dihadapi adalah memastikan independensi dan profesionalisme dari korps ini. Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, terdapat kekhawatiran tentang intervensi politik yang dapat memengaruhi kinerja kepolisian dalam menangani kasus-kasus sensitif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjamin bahwa korps ini beroperasi tanpa tekanan dari pihak-pihak tertentu dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang adil. Selain itu, efektivitas korps ini juga sangat bergantung pada dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan yang kuat dari segi finansial, pelatihan, dan infrastruktur, tujuan untuk memberantas korupsi mungkin tidak akan tercapai dengan maksimal. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan agar korps dapat berfungsi secara optimal. Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat berperan penting dalam memberikan laporan dan informasi terkait tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting bagi korps ini untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk menciptakan saluran komunikasi yang efektif agar masyarakat merasa berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini memberikan harapan baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan tetap ada dan perlu diatasi melalui komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara korps ini dan semua elemen yang terlibat, diharapkan Indonesia dapat lebih maju dalam memerangi korupsi dan membangun budaya yang lebih bersih dan transparan.