Forkabi kecewa lantaran tak ada satu pun putra Betawi yang dipanggil oleh presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai calon menteri. Berita mengenai kekecewaan Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi) terkait ketiadaan calon menteri dari Betawi dalam pemerintahan saat ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan representasi etnis di Indonesia. Jakarta, sebagai ibu kota negara, memang memiliki populasi yang sangat beragam, termasuk di dalamnya masyarakat Betawi yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi signifikan terhadap perkembangan budaya dan politik di ibu kota. Kekecewaan Forkabi menunjukkan bahwa mereka merasakan kurangnya pengakuan terhadap peran dan suara masyarakat Betawi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Satu sisi, wajar jika Forkabi merasa tersinggung, karena dalam konteks pemerintahan yang inklusif, seharusnya berbagai kelompok masyarakat di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam struktur politik. Ketidakadilan dalam representasi dapat mengakibatkan marginalisasi komunitas tertentu, termasuk masyarakat Betawi. Hal ini bukan hanya sekedar masalah kuantitas, namun juga kualitas dalam pengambilan keputusan yang robust dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Di sisi lain, penting juga untuk memahami bahwa pemilihan menteri dan pembentukan kabinet didasari oleh faktor-faktor strategis, kompetensi, dan rasionalitas politik yang sering kali melampaui pertimbangan etnis. Politisi dan pemimpin pemerintahan mempunyai banyak pertimbangan dalam setiap keputusan yang mereka buat. Namun, ketiadaan representasi yang jelas dari suatu kelompok bisa berisiko menimbulkan ketidakpuasan dan skeptisisme di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas sosial. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi pemerintah dan partai politik untuk lebih mengakomodasi aspirasi dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Betawi serta kelompok etnis lainnya. Membangun dialog yang konstruktif dan melibatkan berbagai komunitas dalam pembentukan kebijakan publik dapat menjadi langkah yang efektif untuk meredakan kekecewaan semacam ini. Penguatan peran lembaga-lembaga komunikasi antarbudaya bisa membantu memfasilitasi pertukaran ide dan aspirasi, sehingga semua kalangan merasa didengar. Selanjutnya, dalam jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosio-politik bagi semua kelompok masyarakat perlu ditingkatkan. Pendidikan tentang pluralisme dan toleransi antarbudaya di lingkungan sekolah dan dalam masyarakat luas dapat menciptakan rasa saling memahami dan menghargai. Ini akan membangun iklim sosial yang kondusif untuk pemilihan pemimpin yang lebih representatif ke depan. Akhirnya, kekecewaan Forkabi seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan akan pentingnya inklusi dalam politik. Dengan meningkatkan dialog dan perwakilan, kita dapat bersama-sama menciptakan bangsa yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap suara dihargai dan dilibatkan dalam perjalanan bangsa. Dialog seperti ini tidak hanya akan menguntungkan satu komunitas, tetapi juga memperkuat fondasi persatuan dalam keberagaman Indonesia.