Sebanyak 1.929 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa aliansi BEM SI di Istana Merdeka pada Jumat (18/10/2024). Berita tentang demonstrasi mahasiswa yang direncanakan di Istana dan penugasan 1.929 personel polisi untuk menjaga situasi tersebut menjadi perhatian yang penting dalam konteks pergerakan sosial dan tata kelola keamanan publik. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi yang fundamental, di mana mahasiswa, sebagai agen perubahan, sering kali berperan penting dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dasar dan tujuan dari demonstrasi ini serta respons yang diberikan oleh aparat keamanan. Di satu sisi, demonstrasi mahasiswa sering kali mencerminkan kepentingan generasi muda yang ingin memperjuangkan isu-isu seperti pendidikan, lingkungan, hak asasi manusia, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Apabila mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar oleh pihak berwenang, demonstrasi adalah cara yang sah untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Ini menunjukkan partisipasi mereka dalam demokrasi dan keinginan untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka dan generasi mendatang. Namun, penempatan hampir 2.000 personel polisi untuk mengamankan lokasi demonstrasi juga menunjukkan kekhawatiran pihak berwenang terhadap kemungkinan terjadinya ketegangan atau kerusuhan. Memang, dalam beberapa kasus sebelumnya, demonstrasi dapat berujung pada bentrokan antara aparat keamanan dan peserta aksi. Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk siap siaga dan mengantisipasi berbagai kemungkinan. Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran yang masif dari aparat keamanan juga bisa menciptakan rasa intimidasi dan mengurangi kebebasan berekspresi bagi para demonstran. Idealnya, pihak kepolisian seharusnya berfokus pada dialog dan pendekatan persuasif dengan para mahasiswa, menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi dan memahami masalah yang diangkat. Dalam konteks ini, pendekatan yang berbasis pada pengertian dan komunikasi dua arah akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang represif. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan bersuara. Akhirnya, kita semua berharap bahwa demonstrasi tersebut tetap berlangsung dengan damai dan konstruktif, serta dapat menghasilkan dialog yang berarti antara mahasiswa dan pihak pemerintah. Penting bagi setiap individu, terutama pemerintah dan aparat keamanan, untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, agar dapat bekerja sama dalam menciptakan solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian, baik demonstran maupun pihak berwenang dapat menjalankan perannya masing-masing dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.