Menko PMK Muhadjir Effendy berseloroh kepada Mensesneg Pratikno. Ia menyebut, Pratikno berani menyuruhnya, meski belum menggantikannya. Berita mengenai pernyataan Muhadjir Effendy yang menyatakan bahwa Pratikno belum menggantikannya namun sudah memberikan perintah menarik perhatian banyak kalangan. Dalam konteks pemerintahan, pernyataan ini mencerminkan dinamika yang sering terjadi di antara pejabat tinggi. Hal ini seolah menunjukkan adanya ketidakpastian dan ketegangan dalam hubungan kerja antara menteri dengan pejabat lainnya, yang bisa berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan. Pertama, pernyataan Muhadjir bisa dilihat sebagai sinyal bahwa meskipun jabatan tertentu mungkin sudah diisi, proses transisi antara pejabat lama dan baru belum sepenuhnya rampung. Dalam sistem pemerintahan yang kompleks, keberlanjutan kebijakan sangat penting, dan adanya komunikasi yang jelas antara para pejabat sangat dibutuhkan. Ketidakjelasan dalam serah terima tugas dan tanggung jawab dapat menyebabkan kebingungan dan bahkan konflik, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu kinerja pemerintah. Kedua, tindakan Pratikno yang sudah memberikan perintah sebelum secara resmi mengambil alih tampak mencerminkan sikap proaktif. Namun, di sisi lain, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran norma etika dalam pemerintahan yang seharusnya menghormati proses transisi. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan di antara pengurus dan mengganggu suasana kerja yang harmonis. Dalam sebuah organisasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik sangat krusial untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya, berita ini juga dapat menjadi refleksi dari perilaku birokrasi indonesia yang sering kali dikritik karena tidak transparan dan kurang akuntabel. Dalam konteks ini, perlu adanya keterbukaan dalam kebijakan publik yang melibatkan proses-proses seperti ini agar masyarakat bisa memahami dinamika di dalam pemerintah dan menilai kinerja para pemimpin dengan lebih objektif. Ini juga menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan diambil berdasarkan kepentingan terbaik rakyat. Akhirnya, pernyataan Muhadjir ini juga menyoroti pentingnya manajemen perubahan dalam pemerintahan. Setiap transisi posisi harus dikelola dengan baik agar semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, pengambil kebijakan dapat bekerja secara efektif tanpa menciptakan gesekan yang tidak perlu. Dalam jangka panjang, hal ini akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan program-program pemerintah dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.