Menurut Morris Danny terdapat reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame. Apa saja? Berita mengenai aturan baru Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan bahwa reklame nama usaha tidak dikenakan pajak asalkan tinggi maksimal 15 meter menarik perhatian, terutama dalam konteks pengaturan ruang publik, estetika kota, dan keberlanjutan ekonomi para pelaku usaha. Aturan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) di tengah situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Dengan kemudahan ini, diharapkan lebih banyak usaha lokal dapat menonjolkan identitas mereka di lingkungan yang kompetitif tanpa terbebani oleh pajak reklame. Namun, di sisi lain, perlu dipertimbangkan juga dampak dari pengaturan reklame yang lebih longgar terhadap estetika visual kota. Jakarta, sebagai ibu kota, saat ini menghadapi tantangan dalam mengelola ruang publik yang sering kali terlihat tidak teratur akibat adanya berbagai bentuk reklame. Jika tidak dikelola dengan bijak, aturan ini dapat menyebabkan kemacetan visual yang dapat mengurangi daya tarik kota. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan regulasi lanjutan yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan promosi usaha dengan estetika kota. Implementasi aturan ini juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun telah ditetapkan batasan tinggi reklame, perlu ada sistem kontrol yang efektif untuk mencegah pelanggaran. Misalnya, perlu adanya pengecekan berkala untuk memastikan bahwa reklame yang dipasang memenuhi kriteria yang ditentukan. Tanpa pengawasan yang baik, ada potensi bagi pelanggar untuk mengeksploitasi celah regulasi, yang dapat berdampak negatif baik bagi lingkungan maupun persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya, perlu adanya sosialisasi yang baik kepada para pelaku usaha mengenai ketentuan baru ini. Banyak pemilik usaha kecil mungkin belum sepenuhnya memahami aturan ini dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik. Program-program pelatihan atau workshop tentang pemasangan reklame yang sesuai dengan regulasi yang baru juga bisa menjadi solusi untuk mendidik pemilik usaha dalam mengelola promosi mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengambil manfaat dari kebijakan ini tanpa melanggar ketentuan yang ada. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak terhadap pajak daerah secara keseluruhan. Kebijakan ini dapat mengurangi potensi penerimaan pajak dari sektor reklame, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi untuk menyeimbangkan antara dukungan terhadap pengusaha dengan kebutuhan fiskal pemerintah. Alternatif lain dalam meningkatkan pendapatan bisa dipertimbangkan, seperti memperluas jenis pajak lainnya atau mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Dengan segala pertimbangan di atas, keputusan untuk menerapkan aturan baru ini tidaklah sederhana. Harapannya adalah agar Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam jangka panjang, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana usaha dapat berkembang tanpa mengorbankan kualitas hidup dan estetika kota Jakarta.