Kemenko Polhukam resmi dibagi dua oleh Prabowo, fokus pada politik dan hukum. Tentu saja, pembagian Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi dua bagian di era Prabowo Subianto adalah langkah yang menarik dan pasti akan berdampak signifikan terhadap lanskap pemerintahan dan kebijakan di Indonesia. Dengan penunjukan Budi Gunawan dan Yusril Ihza Mahendra sebagai pemimpin kedua kementerian baru tersebut, kita dapat menduga adanya sejumlah tujuan strategis yang ingin dicapai. Pertama, pembagian ini bisa jadi mencerminkan kebutuhan untuk mengelola kompleksitas isu-isu yang berkembang di sektor politik, hukum, dan keamanan di Indonesia. Mengingat dinamika sosial dan politik yang terus berubah, serta tantangan yang berkisar dari terorisme, radikalisasi, hingga masalah keamanan siber, memiliki dua kementerian yang terfokus akan memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan khusus pada masing-masing bidang tersebut. Hal ini bisa mengarah pada pembentukan kebijakan yang lebih terarah dan responsif. Kedua, keputusan ini kemungkinan diambil untuk memperkuat posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sekaligus pimpinan pemerintahan. Dengan memiliki dua sosok yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak di bidang politik dan hukum, yaitu Budi Gunawan dan Yusril Ihza Mahendra, Prabowo mungkin berharap untuk menciptakan sinergi antara kementerian pertahanan dan kementerian koordinator yang baru. Ini bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan nasional berjalan selaras dengan kebijakan politik dan hukum. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan dari kementerian yang baru dibentuk ini juga memerlukan perhatian ekstra terkait sinkronisasi antara keduanya. Dikhawatirkan jika pembagian ini tidak diatur dengan baik, justru akan muncul tumpang tindih kewenangan atau kebingungan dalam pengambilan keputusan. Penting bagi kedua pemimpin untuk berkoordinasi dengan baik dan menjalankan tugas mereka secara komplementer agar tidak menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Selain itu, penunjukan Yusril Ihza Mahendra, yang merupakan sosok politisi senior dengan pengalaman di bidang hukum, bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memberikan perhatian lebih pada aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat akan mengamati bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta bagaimana kedua kementerian dapat berperan serta dalam menjamin stabilitas politik di tanah air. Dalam konteks ini, masyarakat tentunya berharap agar pembagian Kemenko Polhukam ini tidak hanya sekadar pergeseran struktur, tetapi juga membawa dampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan yang dihasilkan juga akan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dari perubahan ini. Semoga kedua kementerian dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia.