AHY menyebut, ada 5 kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Kelima kementerian itu, menurutnya, relevan berada di bawah Kemenko Infrastruktur. Berita mengenai pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebutkan bahwa ada lima kementerian yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur menghadirkan beberapa poin penting untuk dibahas. Penataan struktur kementerian dan koordinasi antar kementerian merupakan aspek vital dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dalam konteks ini, langkah yang diambil oleh AHY dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antar sektor yang berhubungan dengan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Pertama-tama, pengelolaan yang lebih terkoordinasi dari berbagai kementerian yang berhubungan dengan infrastruktur bisa mengarah pada perencanaan dan pelaksanaan proyek yang lebih terintegrasi. Misalnya, kementerian yang menangani transportasi, perumahan, dan pekerjaan umum sering kali memiliki saling ketergantungan dalam berbagai proyek. Dengan adanya satu kementerian koordinator, diharapkan akan lebih mudah untuk merencanakan proyek yang bersifat multi-sektor, menghindari tumpang tindih, dan memaksimalkan penggunaan anggaran negara. Di sisi lain, langkah ini juga bisa dilihat sebagai tantangan, terutama terkait dengan potensi birokrasi yang semakin rumit. Koordinasi yang lebih ketat memang diharapkan bisa membawa hasil yang lebih baik, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi penambahan lapisan birokrasi yang justru menghambat kecepatan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa koordinasi ini tidak menghilangkan fleksibilitas dan responsifitas dalam pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani isu-isu mendesak dalam pembangunan infrastruktur. Lebih jauh lagi, implementasi dari perubahan ini perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memperkuat dukungan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terakhir, dengan adanya pengalihan koordinasi ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam hal inovasi dan teknologi di sektor infrastruktur. Kemenko Infrastruktur harus membuka peluang untuk adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek-proyek yang ada. Tentu saja, ini juga harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan menerapkan teknologi tersebut dalam proyek infrastruktur. Secara keseluruhan, langkah AHY ini dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam menyikapi tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat tergantung pada manajemen yang baik, keterlibatan semua pihak, serta komitmen untuk terus berinovasi dalam segala aspek terkait infrastruktur. Jika dikelola dengan baik, penguatan koordinasi antar kementerian ini dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.