Dasco menyebut posisi Seskab tidak setara dengan menteri, sehingga posisi Mayor Teddy berada di bawah Mensesneg dan tidak perlu mundur dari TNI. Berita mengenai pelantikan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) adalah sebuah langkah yang menarik dan signifikan dalam konteks pengelolaan birokrasi di Indonesia. Pengangkatan seorang pejabat militer ke posisi strategis di pemerintahan seringkali menimbulkan berbagai sudut pandang. Di satu sisi, hal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk memperkuat jalur komunikasi antara institusi militer dan sipil, serta membawa perspektif kepemimpinan yang berbeda ke dalam pemerintahan. Pengalaman militer dalam hal disiplin, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan bisa diharapkan dapat membawa dampak positif dalam kinerja kabinet. Di sisi lain, penting untuk mencermati implikasi dari pengangkatan ini terhadap hubungan antara militer dan sipil. Terdapat kekhawatiran bahwa pengangkatan pejabat militer dalam posisi sipil dapat memicu pandangan bahwa institusi militer memiliki pengaruh yang lebih besar dalam urusan pemerintahan, yang bisa mengganggu prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, pernyataan Deputy Ketua DPR, Dasco, yang menyatakan bahwa Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari militer, menunjukkan adanya pandangan bahwa keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan adalah sesuatu yang dapat diterima. Namun, hal ini juga memicu perdebatan mengenai batasan antara militer dan sipil yang harus dijaga demi stabilitas demokrasi. Keberhasilan Mayor Teddy sebagai Seskab tentu akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan pemerintahan yang kompleks dan dinamis. Ia perlu membuktikan bahwa pengalamannya di militer dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk para menteri dan staf kabinet lainnya, menjadi kunci untuk menciptakan sinergi demi mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, pengangkatan ini mungkin juga dapat memberikan dorongan bagi generasi muda, terutama yang berkecimpung dalam dunia militer, untuk mempertimbangkan karier di bidang pemerintahan. Hal ini bisa jadi menjadi sinyal positif bahwa jalur lintas profesi antara militer dan sipil terbuka, asalkan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, sekali lagi, hal ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan keterpisahan antara dua domain tersebut. Pada akhirnya, langkah ini menimbulkan harapan dan tantangan bagi pemerintahan. Mayor Teddy mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bahwa perpaduan antara pengalaman militer dan tata kelola pemerintahan sipil dapat menghasilkan kebijakan yang bertanggung jawab dan progresif. Namun, ini juga menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan menilai perkembangan situasi ini demi memastikan integritas dan keadilan dalam pengelolaan negara.