Yusril Ihza Mahendra menyebut, peristiwa kekerasan dan kerusuhan 1998 tidak masuk kategori pelanggaran HAM berat Tanggapan mengenai pernyataan Menko Yusril yang menyebut tragedi 1998 bukan sebagai pelanggaran HAM berat adalah isu yang sangat sensitif dan kompleks. Secara historis, peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, yang meliputi kerusuhan, pembunuhan, dan penindasan terhadap kelompok tertentu, telah menimbulkan banyak keprihatinan dan perdebatan di kalangan masyarakat. Mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai bukan pelanggaran HAM berat dapat dianggap meremehkan pengalaman dan penderitaan yang dialami oleh banyak masyarakat sipil pada saat itu. Pernyataan tersebut dapat memicu reaksi emosional di kalangan korban dan keluarga mereka yang masih berjuang untuk keadilan dan pengakuan atas apa yang terjadi pada tahun 1998. Bagi banyak orang, tragedi ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga merupakan luka yang belum sembuh. Mengabaikan pengakuan terhadap pelanggaran yang terjadi berarti mengabaikan proses penyembuhan yang diperlukan untuk rekonsiliasi sosial dan penegakan keadilan. Di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan konteks di mana pernyataan tersebut dibuat. Mungkin ada tujuan politik atau usaha untuk merumuskan narasi tertentu tentang sejarah Indonesia. Namun, dalam melakukan hal ini, ada tanggung jawab moral untuk menghormati kebenaran yang dialami oleh banyak individu dan komunitas yang tergaffected. Sejarah tidak seharusnya direduksi menjadi retorika politik yang menguntungkan satu pihak saja. Selain itu, pernyataan tersebut dapat berdampak pada upaya upaya penyelesaian konflik dan pencarian kebenaran. Ketika pemerintah atau tokoh-tokoh penting meremehkan peristiwa yang diakui sebagai pelanggaran HAM oleh banyak organisasi internasional, hal itu dapat menghambat upaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, memberikan kompensasi kepada korban, dan mendorong pengadilan terhadap pelaku kejahatan. Sebuah masyarakat yang berkembang harus mampu menghadapi kenyataan pahit dari masa lalunya agar bisa melangkah maju secara konstruktif. Pada akhirnya, penting untuk memfasilitasi dialog terbuka mengenai sejarah dan pelanggaran HAM di Indonesia. Masyarakat harus didorong untuk mendengarkan berbagai perspektif dan pengalaman, termasuk suara dari para korban dan aktivis hak asasi manusia. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana cara mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.