Keluarga Iwan Sutrisman kecewa dengan vonis seumur hidup Serda Adan. Mereka tuntut hukuman mati dan restitusi yang diabaikan. Berita mengenai vonis seumur hidup yang dijatuhkan kepada Serda Adan, seorang anggota TNI AL, menciptakan dampak yang cukup signifikan, baik bagi keluarganya maupun masyarakat. Pemberian hukuman yang berat ini menunjukkan bahwa sistem peradilan kita berusaha untuk menegakkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindakan yang mencederai norma hukum dan sosial. Namun, di sisi lain, reaksi dari keluarga eks calon siswa (casis) TNI AL yang kecewa menunjukkan adanya kerumitan dalam proses penegakan hukum ini. Kekecewaan keluarga eks casis TNI AL mungkin mencerminkan rasa ketidakpuasan terhadap hasil yang dianggap belum memenuhi harapan mereka akan keadilan. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat banyak keluarga yang berharap seharusnya ada penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran oleh aparat. Di satu sisi, keluarga mungkin merasa tindakan yang diambil tidak sebanding dengan kerugian yang mereka rasakan, dan di sisi lain, mereka juga mungkin mengalami rasa kehilangan yang mendalam. Vonis seumur hidup ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap anggota militer lain, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum dalam institusi militer. Namun, harus diakui pula bahwa setiap tindak kriminal harus dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk konteks situasi yang dihadapi oleh pelaku. Ada kalanya latar belakang sosial, budaya, atau kondisi psikologis seseorang dapat berperan dalam tindakan yang diambil. Oleh karena itu, sistem peradilan harus tetap mempersiapkan mekanisme untuk mempertimbangkan semua aspek tersebut dalam setiap kasus yang ada. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting dalam situasi ini. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai keputusan yang diambil, serta dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Hal ini tidak hanya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga bisa meredakan ketegangan yang mungkin muncul di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kasus ini bisa menjadi momentum untuk evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di tubuh TNI AL dan institusi militer lainnya. Apakah ada faktor yang mendorong tindakan kriminal di lingkungan militer? Bagaimana cara mencegah kejadian serupa di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab demi menciptakan lingkungan yang lebih positif dan bertanggung jawab di dalam institusi militer. Akhirnya, semua pihak, termasuk keluarga eks casis, masyarakat, dan pihak berwenang, perlu saling berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mencapai solusi yang adil dan konstruktif. Hukum berjalan tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memperbaiki dan mencegah agar kasus serupa tidak terulang kembali. Keadilan seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek hukuman, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan kepentingan umum.