Menko Yusril menyatakan tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Fokus pada penyelesaian masalah HAM di masa depan. Berita mengenai pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra yang menyebut tragedi 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat adalah sebuah isu yang sensitif dan sangat relevan dalam konteks sejarah Indonesia. Tragedi 1998, yang berkaitan dengan kerusuhan etnis dan jatuhnya rezim Orde Baru, meninggalkan luka mendalam dalam ingatan kolektif bangsa. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia, penilaian terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini merupakan bagian penting dari proses rekonsiliasi dan pemulihan. Pernyataan Yusril dapat dilihat dari berbagai perspektif. Di satu sisi, ada argumen bahwa penilaian atas tindakan yang terjadi dalam konteks tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati dan dalam konteks sosio-politik pada saat itu. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa pengingkaran atau downplaying terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang jelas terjadi justru akan menghambat proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Hal ini penting, mengingat banyak korban yang hingga hari ini masih menuntut keadilan. Dalam konteks hukum internasional, pelanggaran HAM berat mencakup tindakan-tindakan seperti pembunuhan besar-besaran, penganiayaan, dan penculikan. Kejadian-kejadian yang terjadi selama krisis 1998, termasuk penyerangan terhadap komunitas tertentu, penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, hingga ratusan korban jiwa, menimbulkan pertanyaan serius mengenai karakteristik tindakan tersebut. Ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil-hasil penyelidikan yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa banyak yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Selain itu, pernyataan semacam ini juga dapat memicu kontroversi dan perdebatan. Dalam masyarakat yang beragam, menghargai perspektif korban dan keluarga mereka yang terdampak sangatlah penting. Mengabaikan narasi korban dan menyederhanakan kompleksitas tragedi sejarah menjadi ancaman bagi kohesi sosial dan dapat memperburuk ketegangan di antara berbagai kelompok masyarakat. Implementasi pendidikan mengenai sejarah pelanggaran HAM, termasuk tragedi 1998, sangat diperlukan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu hak asasi manusia. Dengan memahami sejarah secara komprehensif, kita berharap generasi mendatang dapat menghindari kesalahan yang sama dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Kesimpulannya, meskipun pernyataan Yusril mungkin memiliki dasar logika tertentu dalam konteks tertentu, penting untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat dan korban. Rekonsiliasi tidak bisa terjadi hanya dengan pengabaian terhadap pelanggaran masa lalu, tetapi memerlukan pengakuan, keadilan, dan pemahaman yang mendalam. Dialog yang konstruktif harus diupayakan agar masa lalu yang kelam dapat dijadikan pelajaran berharga untuk masa depan bangsa.