Mahfud MD mengoreksi Yusril dan menegaskan tragedi 1998 termasuk kategori pelanggaran HAM berat, sebagaimana keputusan Komnas HAM. Berita mengenai pernyataan Mahfud MD tentang tragedi 1998 yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sangat penting untuk direspon dengan hati-hati. Tindakan pengakuan terhadap pelanggaran HAM adalah langkah awal yang krusial dalam proses rekonsiliasi. Mahfud MD, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan wacana penting tentang perlunya pengakuan terhadap sejarah dan pentingnya mencari keadilan bagi para korban. Mengakui pelanggaran yang terjadi adalah hal yang fundamental untuk menyelesaikan luka sosial yang masih mengemuka di masyarakat. Pernyataan ini juga dapat dilihat sebagai indikasi kesadaran pemerintah akan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam menjaga dan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenangnya. Mengakui bahwa tragedi 1998 adalah pelanggaran HAM berat merupakan langkah maju untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga mereka. Namun, pengakuan tersebut harus diikuti dengan aksi nyata, termasuk penyelesaian hukum yang adil dan reparasi bagi para korban. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa berita ini mempertegas bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengakuan pelanggaran HAM, tantangan untuk mencapai keadilan masih sangat besar. Terdapat hambatan politik dan sosial yang harus dihadapi dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Masyarakat dan korban seringkali merasa frustrasi dengan lambatnya proses penyelesaian kasus-kasus ini. Oleh karena itu, keterbukaan dan komitmen dari pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus HAM yang belum diselesaikan sangat diperlukan. Dalam konteks ini, komunikasi yang transparan antara pemerintah, masyarakat korban, dan lembaga HAM bisa sangat membantu dalam menumbuhkan kepercayaan. Selain itu, pendidikan tentang HAM yang lebih baik di tingkat sekolah dan masyarakat umum juga bisa berkontribusi untuk membangun kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Memastikan bahwa tragedi seperti yang terjadi di 1998 tidak terulang dan memastikan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pernyataan Mahfud MD tidak hanya sekadar ungkapan, tetapi merupakan bagian dari proses panjang menuju akuntabilitas dan perubahan. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Harapannya, pengakuan ini bisa menjadi jembatan menuju dialog yang lebih konstruktif bagi semua pihak untuk membangun masa depan yang lebih baik.