Kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat, ditetapkan sebagai tersangka penyuap 3 orang hakim PN Surabaya Berita mengenai penetapan Ronald Tannur sebagai tersangka kasus suap terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan seriusnya upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam upaya memberantas praktik korupsi di sektor peradilan. Korupsi dalam sistem peradilan adalah isu yang sangat sensitif dan dapat menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Jika kasus ini terbukti, itu akan menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia. Tindakan Kejaksaan Agung untuk menetapkan Ronald Tannur sebagai tersangka mencerminkan komitmen institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah langkah yang penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk para pengacara dan hakim. Masyarakat harus menyambut baik tindakan ini sebagai bagian dari upaya pembersihan sistem yang lebih luas. Surat keputusan yang mengungkapkan penetapan tersangka ini harus menjadi dorongan bagi semua pelaku hukum untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. Setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, dari pengacara hingga hakim, harus menyadari bahwa integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Setiap dugaan korupsi atau suap yang terungkap akan mencoreng nama baik institusi dan merusak kepercayaan publik. Namun, penting bagi proses hukum terhadap Ronald Tannur dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk dilakukan dengan adil dan transparan. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dipegang teguh selama proses penyidikan dan peradilan. Ini penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan hak-hak individu tetap dihormati. Masyarakat juga perlu diajak serta dalam proses ini agar tidak terjadi stigma negatif yang berlebihan terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Sementara itu, peristiwa ini juga membuka diskusi lebih lanjut mengenai urgensi reformasi di sektor peradilan. Masyarakat mulai menyuarakan harapan agar sistem peradilan di Indonesia lebih profesional dan bebas dari intervensi atau godaan-kodaan yang dapat merusak proses hukum. Hal ini termasuk peninjauan kembali mekanisme pengawasan, pelatihan etika bagi hakim dan pengacara, serta peningkatan sistem transparansi untuk mencegah praktik suap. Kesimpulannya, penetapan Ronald Tannur sebagai tersangka suap terhadap hakim adalah sebuah sinyal kuat dalam memerangi korupsi di Indonesia. Ini harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat hukum untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap proses hukum, agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga dan diperkuat. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk berkolaborasi dalam mendorong reformasi yang lebih mendalam untuk menciptakan sistem hukum yang lebih bersih dan transparan.