Ridwan Kamil, mengritik kinerja calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, saat memimpin Banten. Berita yang berjudul "Momen RK Kritik Kinerja Rano di Banten, Dikasih Banyak Proyek Strategis Nasional tapi IPM Turun" mencerminkan dinamika politik dan perkembangan sosial di Indonesia, khususnya di wilayah Banten. Dalam konteks ini, RK (Rano Karno) sebagai figur publik memiliki peran penting dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintahan, khususnya terhadap proyek-proyek yang dicanangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu poin krusial dari kritik RK adalah penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meskipun terdapat banyak proyek strategis yang dicanangkan. IPM adalah indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, mencakup pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Penurunan IPM di tengah upaya pemerintah yang menggelontorkan anggaran untuk proyek-proyek besar dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara investasi yang dilakukan dengan dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan sinyal bahwa meskipun proyek-proyek tersebut berskala besar dan ambisius, mereka mungkin tidak terintegrasi dengan kebutuhan langsung masyarakat atau tidak dikelola dengan baik. Kritik tersebut juga menggarisbawahi perlunya evaluasi yang lebih mendalam mengenai efektivitas proyek-proyek strategis nasional. Dalam banyak kasus, proyek besar sering mendapat sorotan karena pelaksanaannya tidak berbasis kebutuhan lokal. Proyek yang seharusnya dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki infrastruktur mungkin tidak memberikan hasil yang optimal jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan pemantauan yang konsisten. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan proyek agar bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, kritik RK juga mencerminkan dinamika politik di Banten. Mengingat bahwa RK sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari oposisi terhadap kinerja Rano atau pihak-pihak lain yang saat ini sedang berkuasa. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis tidak hanya substansi kritik tetapi juga motivasi di balik pernyataan tersebut. Apakah ini merupakan cara bagi RK untuk mengembalikan relevansinya dalam politik lokal ataukah sebuah upaya untuk menciptakan perubahan yang lebih substansial? Dengan latar belakang ini, penting bagi para pemangku kebijakan untuk mendengarkan kritikan dan masukan dari berbagai pihak. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya adalah kunci untuk menciptakan solusi yang tepat guna. Jika IPM terus menunjukkan tren penurunan, maka harus ada langkah nyata untuk memahami akar permasalahan dan agar proyek-proyek strategis tidak hanya menjadi simbol belaka, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang seimbang. Proyek-proyek besar mungkin terlihat mengesankan, namun tanpa pengelolaan yang efektif dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, semua itu bisa berakhir sia-sia. Dengan kritik seperti yang disampaikan RK, semoga bisa menjadi pendorong bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.