Maraknya judi online dan banjir barang impor jadi tantangan penerimaan negara. Wamenkeu minta petugas pajak jeli deteksi aktivitas ekonomi bawah tanah Berita mengenai pernyataan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang mengaitkan ancaman kecerdasan buatan (AI) dan judi online terhadap keuangan negara membawa perhatian penting bagi masyarakat dan pemerintah. Dalam era digital yang terus berkembang, AI menjadi salah satu teknologi yang paling cepat berkembang dan dapat memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi dan keuangan. Namun, di sisi lain, munculnya judi online juga menjadi isu serius yang tidak bisa diabaikan karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Pertama-tama, ancaman dari AI patut menjadi perhatian. Di satu sisi, AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Namun, ada risiko yang muncul terkait penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab, seperti penipuan finansial, penghindaran pajak, atau manipulasi data. Selain itu, pengembangan AI yang cepat juga dapat membuat sejumlah pekerjaan hilang, yang pada gilirannya dapat mengurangi sumber pendapatan negara dari pajak. Di sisi lain, judi online menjadi masalah yang kian meresahkan. Selain dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu, keberadaan judi online juga memicu berbagai masalah sosial, seperti kecanduan perjudian yang dapat mengganggu stabilitas keluarga dan masyarakat. Jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ini, maka potensi kerugian ekonomi bagi negara akan semakin membesar, termasuk dalam bentuk hilangnya potensi pajak dari industri yang sah. Upaya pemerintah dalam mengatasi kedua masalah ini harus komprehensif. Pembangunan regulasi yang jelas dan tegas terhadap judi online perlu dilakukan, agar masyarakat terlindungi dari dampak negatifnya. Di sisi lain, edukasi mengenai penggunaan teknologi dan potensi bahaya dari AI juga sangat penting, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Selain itu, kerjasama antara berbagai kementerian dan lembaga serta partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi faktor kunci dalam menangani isu ini. Pelibatan komunitas, pemangku kepentingan, serta akademisi dalam diskusi dan penyusunan kebijakan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah tidak hanya dapat melindungi keuangan negara, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing. Dalam era digital ini, penting bagi semua pihak untuk beradaptasi dan bersinergi dalam menghadapi tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat.