Pemda DIY memanggil Pemerintah Kabupaten dan Kota se-DIY hari ini, membahas soal peredaran minuman keras. Pertemuan itu digelar tertutup. Ini bocorannya. Berita tentang peredaran minuman keras (miras) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Pemda DIY mengangkat isu ini sebagai hal yang krusial, terutama dengan maraknya peredaran miras secara daring. Dampak dari peredaran miras, baik secara sosial maupun kesehatan, menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk diatasi secara sistematis. Pertama-tama, peredaran miras secara daring menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Miras yang dijual secara online tidak hanya memperluas akses terhadap barang-barang terlarang, tetapi juga menyulitkan upaya pengawasan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, diperlukan regulasi yang ketat serta kolaborasi antara penyedia platform daring dan stakeholder pemerintah untuk mencegah kegiatan ilegal tersebut. Di sisi lain, isu ini juga menggarisbawahi perlunya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif konsumsi miras. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, mungkin belum sepenuhnya memahami risiko kesehatan, sosial, dan legal dari konsumsi miras. Program-program sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan komunitas lokal dapat menjadi langkah efisien untuk menjelaskan bahaya miras dan menggali potensi alternatif aktivitas yang lebih positif. Keberadaan miras juga sering kali terkait dengan masalah sosial yang lebih luas, seperti kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, penanganan peredaran miras harus dilakukan secara holistik. Pemda DIY bisa melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor kesehatan, untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Empat aspek penting yang bisa menjadi fokus adalah pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pengembangan sosial. Upaya pencegahan dapat melibatkan riset untuk memahami pola konsumsi miras di kalangan masyarakat. Penegakan hukum harus diperkuat untuk menindak para pelanggar, sedangkan rehabilitasi perlu diarahkan pada individu yang sudah terjerat kebiasaan buruk ini. Selain itu, pengembangan sosial yang berbasis kearifan lokal dan kegiatan positif harus terus diupayakan untuk menawarkan alternatif bagi masyarakat. Dengan demikian, isu peredaran miras di DIY bukanlah sekadar masalah lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam konteks kesehatan masyarakat dan moralitas sosial. Upaya untuk menanggulanginya memerlukan sinergi berbagai pihak, kebijakan yang tegas, serta edukasi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua lapisan masyarakat tanpa mengesampingkan kebebasan individu.