Agenda sidang kali ini yaitu pengambilan sumpah terhadap penemu bukti baru atau novum bernama Helmi Bostam. Berita mengenai sidang Peninjauan Kembali (PK) Jessica Wongso yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi perhatian publik, mengingat kasus ini telah menarik perhatian luas sejak awal munculnya pada 2016. Kasus ini melibatkan tuduhan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin, yang mengakibatkan vonis bersalah bagi Jessica. Selama bertahun-tahun, kasus ini diwarnai oleh polemik, diskusi, dan berbagai analisis terkait keadilan serta prosedur hukum yang diterapkan. Salah satu aspek penting yang selalu muncul dalam kasus ini adalah dugaan adanya bukti-bukti baru yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Jika benar terdapat bukti baru yang dihadirkan dalam sidang kali ini, hal itu bisa menjadi titik balik yang signifikan. Dalam sistem hukum, keberadaan bukti baru bisa memperkuat atau bahkan membalikkan pandangan yang telah ada sebelumnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses hukum yang transparan dan adil, di mana setiap individu berhak mendapatkan keadilan, termasuk hak untuk membela diri bila ada perkembangan baru. Namun, dalam setiap pengadilan, penting untuk tidak hanya fokus pada bukti, tetapi juga pada cara bukti tersebut dikumpulkan dan diinterpretasikan. Proses hukum yang baik harus menempatkan keadilan sebagai prioritas utama, bukan hanya hasil akhir. Maka, semua pihak perlu memahami dan menghargai proses yang sedang berlangsung, dan tidak terburu-buru memberikan penilaian berdasarkan informasi yang belum lengkap. Disisi lain, publik juga harus diingatkan untuk tetap berpikir kritis mengenai bagaimana media dan masyarakat sering kali membentuk opini sebelum keputusan hukum akhirnya diambil. Ada risiko besar bahwa opini publik yang terlalu kuat dapat mempengaruhi proses hukum itu sendiri, sehingga prinsip presumption of innocence semakin sulit diterapkan. Penting juga merenungkan dampak emosional yang ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Selain Jessica, keluarga korban juga mengalami penderitaan yang sama, terlepas dari bagaimana kasus ini berakhir. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan mental dan emosional dalam proses hukum perlu menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai keadilan. Dalam konteks ini, sidang PK yang digelar menjadi kesempatan tidak hanya bagi Jessica untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga bagi mereka yang mendambakan kepastian hukum. Jika ada kebenaran dalam bukti baru tersebut, maka dapat dianut prinsip bahwa hukum harus ditegakkan, dan setiap sesuatu yang tidak adil harus diubah. Ini adalah kesempatan bagi sistem hukum untuk menunjukkan integritas dan kemampuannya dalam menegakkan keadilan. Secara keseluruhan, berita mengenai sidang PK ini memunculkan kembali pertanyaan yang mendasar tentang kebenaran, keadilan, dan bagaimana sistem hukum dapat berfungsi untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Kita semua berharap untuk melihat hasil yang adil dan mempertimbangkan semua aspek dari situasi yang kompleks ini.